Pengusul KPK Dibubarkan Itu Marzuki Demokrat Bukan Ketua DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benar-benar mendapat ujian berat. Seleksi calon pimpinan KPK belum usai, lembaga superbodi antikorupsi itu malah dihantam isu lain yang tak sedap. Usulan pembubaran lembaga ad hoc bentukan DPR itu kini kembali mencuat. Anehnya, inisiator usulan itu justru berasal dari Partai Demokrat (PD), yang kini tampil habisan-habisan menepis tudingan korupsi yang dialamatkan ke partai penguasa itu.


“TAPI kalau KPK sebagai lembaga ad hoc kini juga sudah tidak dipercaya lagi, maka apa gunanya lembaga ini,” ujar Ketua DPR Marzuki Alie kepada wartawan di Jakarta, Jumat (29/7/2011).

Tak perlu menunggu lama, pernyatan Marzuki yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina PD itu langsung mendapat reaksi keras. Penasihat Indonesia Police Watch (IPW), Johnson Panjaitan menilai, pernyataan Marzuki mesti diwaspadai, karena cenderung ingin membungkam dan melemahkan KPK. Johnson menangalisis, ucapan tersebut memang sengaja dilontarkan Marzuki dengan memanfaatkan gonjang-ganjing di tubuh KPK saat ini.

“Saya kira, itu satu tindakan serangan balik yang sangat keras terhadap KPK dengan menggunakan momentum yang sekarang. Dan itu memang yang ditunggu-tunggu Partai Demokrat,” tukas Johnson kepada Monitor Indonesia, Jumat (29/7/2011) sore.

Itu sebabnya, Johnson juga mengecam keras ucapan Marzuki yang menurut dia tidak seharusnya diucapkan seorang Ketua DPR. Karenanya, Johnson menyebut pernyataan Marzuki itu bukan atas nama Ketua DPR tetapi sebagai kader Partai Demokrat. Pasalnya, lanjut Johnson, partai besutan SBY itu adalah partai sarang koruptor. Sehingga, sangat wajar apabila Marzuki berniat membubarkan KPK.

“Tidak sepantasnya seorang Ketua DPR yang partainya terlibat dengan begitu banyak kasus korupsi malah membubarkan KPK. Padahal pembentukan KPK adalah keputusan rakyat yang membentuk lembaga ad hoc untuk perang melawan korupsi. Eh, malah dia yang ingin bubarkan. Saya kira yang bilang itu Marzuki Alie Partai Demokrat bukan Marzuki Alie Wakil Rakyat,” kritik pengacara Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) ini.

Menurut Johnson, kalau memang KPK saat ini dipimpin oleh orang-orang yang ‘kotor’, maka solusinya adalah tinggal mengganti personilnya saja. Sebab, kehadiran KPK saat ini masih sangat dibutuhkan untuk memberantas praktek korupsi yang semakin menggurita.

“Ya, ganti orangnya dong. Saya juga bisa ngomong, lebih baik DPR bubarin saja kalau DPR-nya tidak memikirkan rakyat. Kalau pikiran pendek seperti itu, tidak seharusnya dikeluarkan oleh seorang pimpinan wakil rakyat. Apalagi, KPK itu produk dari DPR.

Makanya saya bilang, Marzuki Alie mengatakan itu bukan sebagai Ketua DPR tetapi orang yang berkepentingan untuk membungkam KPK. Karena sudah jelas Partai Demokrat adalah sarang koruptor,” papar Johnson merujuk pada kasus Nazaruddin yang kini menyeret sejumlah elit Demokrat.

Ditegaskan Johnson, setali tiga uang antara Partai Demokrat dengan Partai Hanura dan Partai Golkar yang berniat membubarkan KPK tentu tidak boleh dibiarkan. Sebab, menurut dia, kehadiran KPK saat ini sangat dibutuhkan, karena institusi lain seperti Kejaksaan dan Kepolisian masih belum bisa diandalkan.

“Ya, baguslah kalau ada partai lain yang setuju. Ini saatnya rakyat harus menolak dan bergerak. Rakyat harus berjuang membersihkan KPK, Kejaksaan, Kepolisian, partai, serta DPR yang terbukti telah menjadi sarang mafia,” pungkas Johnson.


■ Ishak H Pardosi
http://monitorindonesia.com/?p=41417
http://monitorindonesia.com/?p=41420
http://monitorindonesia.com/?p=41424
http://monitorindonesia.com/?p=41427
http://monitorindonesia.com/?p=41429