SEPERTI diketahui, tiga partai besar yakni Partai Demokrat (PD), Partai Golkar, dan PDI Perjuangan (PDIP) menginginkan agar PT 2,5 persen pada Pemilu 2009 dinaikkan menjadi 5 persen pada Pemilu 2014 mendatang. Sedangkan partai menengah dan kecil yakni PKS, PPP, PAN, PKB, Partai Gerindra, dan Partai Hanura memilih opsi PT 3 persen.
Partai besar beranggapan, naiknya PT menjadi 5 persen akan melahirkan jumlah partai yang lebih sedikit sehingga lebih mudah dikendalikan di parlemen. Apalagi, dengan sistem presidensial saat ini, partai besar meyakini, efektivitas dan stabilitas pemerintahan akan lebih terjamin.
Namun di sisi lain, PT 5 persen justru dinilai telah mengkhianati kemajukan masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, pluralisme Indonesia akhirnya terabaikan karena dibungkam oleh aturan yang tidak mencerminkan wajah asli Indonesia.
“Jangan hilangkan pluralisme Indonesia. Sebab, partai politik itu kan sebenarnya pengejewantahan keragaman sosial sehingga tidak bisa dipisahkan dari partai politik itu sendiri,” tukas Wakil Ketua Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi kepada Monitor Indonesia, Selasa (5/7/2011).
Sehingga, lanjut Viva, menaikkan PT menjadi 5 persen, sama saja membunuh demokrasi atas nama demokrasi itu sendiri. Alasannya, keragaman sosial Indonesia tidak mungkin bisa ditampung oleh beberapa partai politik besar saja.
“Kalau PT 5 persen, berarti partai besar telah membunuh demokrasi atas nama demokrasi itu sendiri. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat demokrasi,” tandasnya.
Alasan perampingan partai politik yang bertujuan agar lebih mudah dikendalikan, menurut Viva, juga tidak masuk akal. Pasalnya, tidak ada jaminan signifikan jika partai politik sedikit akan membuat suhu politik di parlemen dan pemerintahan semakin kondusif. Sebaliknya, jika jumlah partai politik membengkak, bukan berarti akan membuat suhu politik di parlemen dan pemerintahan menjadi kacau.
“Itu logika yang salah. Sebab naik-turunnya suhu politik itu sebenarnya lebih dipengaruhi apakah di antara partai politik itu ada perbedaan ideologi yang cukup ekstrem. Misalnya, partai A mengusung ideologi komunis sedangkan partai B mengusung ideologi agamis,” kata dia.
Viva mencontohkan, kurang kondusifnya situasi politik saat ini pada dasarnya bukan karena jumlah partai politik yang cukup ramai. Akan tetapi, hal itu terjadi karena kurangnya kepemimpinan dari partai besar utamanya partai penguasa.
“Yang paling penting adalah bagaimana kepemimpinan di parlemen. Apakah hanya ingin mengamankan diri sendiri, sibuk mencari citra, atau apakah mampu memimpin?” sindir Viva.
Terlebih lagi, sambung Viva, Setgab Koalisi tidak pernah memiliki grand design dalam program legislasi nasional. Kondisi ini terjadi karena politik tergantung isu.
“Seharusnya isu PT harus dibawa ke dalam Setgab. Karena ini adalah rancang bangun Indonesia masa depan. Faktanya, PD tidak mau menanggapi. Jadi kalau PAN berbeda pendapat, jangan dikatakan tidak berada dalam Setgab,” jelasnya.
Sebenarnya, lanjut anggota Komisi IV DPR ini, tidak ada masalah bagi PAN kalau PT akhirnya dinaikkan menjadi 5 persen. Sebab, pada Pemilu 2009 saja, PAN mampu merebut suara sebesar 6,3 persen. Artinya, tekad PAN yang ingin memperjuangkan PT 3 persen bukan didasari atas nama kepentingan sendiri, tetapi untuk menumbuhkan demokrasi itu sendiri.
“Kita siap saja kalau PT 5 persen. Tidak ada masalah. Kita hanya memperjuangkan agar suara rakyat itu benar-benar memiliki keterwakilan di parlemen. PAN ingin membangun demokrasi yang sebenarnya,” tandas Ketua Bappilu PAN ini.
Apalagi, kepercayaan diri PAN semakin meningkat lantaran pekan lalu Partai Bintang Reformasi (PBR) Jawa Timur sudah menyatakan diri untuk bergabung dengan PAN.
“Bahkan, dalam waktu dekat akan ada beberapa partai yang akan bergabung dengan PAN. Artinya, PT 5 persen itu bukan masalah bagi kita. PAN hanya ingin agar demokrasi Indonesia dibangun dengan sejujurnya,” pungkas Viva.
■ Ishak H Pardosi
http://monitorindonesia.com/?p=36852
Tidak ada komentar:
Posting Komentar