TURUN menjadi menjadi 60,7 persen pada September 2010, dan menjadi 56,7 persen pada Januari 2011. Sementara pada survei 1-7 Juni 2011 dengan 1.200 responden yang dipilih acak dengan ambang kesalahan 2,9 persen, hanya 47,2 persen yang masih mengatakan puas atas kinerja Presiden Yudhoyono.
Direktur PT Lingkaran Survei Kebijakan Publik, Sunarto Ciptoharjono mengatakan, hasil ini disebabkan kekecewaan di sana-sini dari berbagai kelompok masyarakat terhadap Presiden ke-6 Republik Indonesia tersebut. “Ini faktor pertama, adanya kekecewaan di beberapa komunitas terhadap kasus-kasus yang tak tuntas,” kata Sunarto.
Sunarto menyebutkan, kelompok pertama yang kecewa adalah komunitas pembela hak asasi manusia, seperti kasus pembunuhan Munir.
“Di awal pemerintah ingin tuntaskan, tapi sampai sekarang tak terjawab dalangnya sampai sekarang. Kasus itu tidak clear sampai saat ini,” jelasnya.
Komunitas berikutnya adalah mereka yang kecewa dengan tak terungkapnya kasus besar dana bailout Bank Century. Pertanyaan ke mana larinya dana Rp 6,7 triliun tak kunjung terjawab.
Lalu ada kekecewaan dari komunitas prokeberagaman agama dan pluralisme. Sunarto mencontohkan, dalam kasus pembunuhan aktivis Ahmadiyah, Presiden SBY selalu menjanjikan pembubaran organisasi-organisasi yang radikal, namun hal itu hanya berhenti pada tataran wacana. “Realisasinya nol bahkan isu kekerasan terhadap komunitas dan ekstremisme makin tinggi,” katanya.
Komunitas lain yang juga kecewa adalah komunitas antikorupsi, terutama dalam menanggapi kasus yang melibatkan mantan Bendahara Umum Demokrat M Nazaruddin dan petinggi Demokrat lainnya.
SBY sejak awal sudah berjanji berdiri dalam garda depan pemberantasan korupsi. Namun kasus Nazaruddin menunjukkan korupsi terjadi di jantung partainya sendiri.
“Publik kemudian menebak-nebak ada apa dengan Nazaruddin. Sengaja diamankan atau betulan sakit karena tidak ada penanganan yang sistematis terhadap Nazaruddin, maka berkembang imajinasi di persepsi publik, di balik Nazaruddin itu ada kunci kotak pandora di mana banyak pejabat publik yang terlibat. Faktor-faktor inilah yang turut menyumbang terhadap merosotnya kinerja pemerintahan SBY,” paparnya.
Kekecewaan-kekecewaan ini diperburuk dengan kekecewaan publik terhadap sikap Presiden SBY yang terlalu reaktif dan gemar curhat ketika menanggapi kasus-kasus yang bukan ‘kelas presiden’. Sunarto mencontohkan, reaksi presiden terhadap pesan singkat yang dinilai telah memfitnah Presiden SBY serta curhat soal gaji Presiden.
“Reaktif terhadap SMS yang menyerang pribadi. Coba kita bayangkan dari SMS yang beredar hanya hitungan beberapa hari, SBY lalu beri tanggapan resmi. Bandingkan dgn kasus dipancungnya TKI kita di Arab Saudi. SBY baru tanggapi secara resmi beberapa hari kemudian. Tentu lebih reaktif terhadap SMS yang menyerang pribadi. Sebagai presiden harusnya tak perlu tanggapi hal-hal yang secara teknis, harusnya cukup dilaksanakan oleh bawahannya,” kata Sunarto.
Menanggapi survei tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad menampik. Fadel yakin kepuasan rakyat pada KIB II pemerintahan Yudhoyono tetap tinggi.
“Terbukti saya sering ke daerah, dan ketika saya menyebutkan nama Pak Yudhoyono, mereka tepuk tangan. Jadi, saya merasakan ada sesuatu yang tidak benar,” kata Fadel.
Sementara Menteri Badan Usaha Milik Negara, Mustafa Abubakar juga menyatakan, tak ada alasan yang membuat kepuasan terhadap KIB II dibawah kepemimpinan Presiden Yudhoyono merosot, khususnya jika dilihat dari domain BUMN.
Mustafa mengatakan, dalam Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, BUMN memberikan kontribusi yang besar, yakni mencapai Rp 900 triliun. Selebihnya dari swasta atau dana luar negeri.
“Banyak penghargaan dari dunia internasional serta arus dan keamanan investasi meningkat sangat bagus. Dari sisi itu saja seharusnya kita mengapresiasi, prestasi Presiden diakui baik regional maupun global,” katanya.
■ Indra Maliara
http://monitorindonesia.com/?p=37656
Tidak ada komentar:
Posting Komentar