TAK perlu waktu lama. Dalam hitungan hari saja, tersangka kasus suap Wisma Atlet M. Nazaruddin yang sebelumnya mengirimkan ‘surat cinta’ kepada SBY langsung mendapat tanggapan.
Isi surat balasan dari teman lama itu memang tidak sepadan dengan permintaan Nazaruddin. Barter politik yang ditawarkan Nazaruddin ditolak mentah-mentah oleh SBY. Sedangkan soal perlindungan anak dan istri mantan kasir Demokrat itu, SBY mempercayakan semuanya kepada aparat penegak hukum.
Namun, kendati surat balasan itu seperti bertepuk sebelah tangan, banyak kalangan tetap menyesalkan tindakan Presiden SBY. Selain menilai orang nomor wahid di negeri ini mau saja tertipu aksi Nazaruddin, perbuatan SBY membalas surat dari seorang tersangka korupsi telah melukai nurani rakyat yang mesti diprioritaskan.
“Nazaruddin atau atas saran pengacaranya memang cerdik sekali memainkan opini dengan mengirim surat kepada presiden. Ternyata, presiden terpancing,” papar Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/8).
Tjahjo menyindir, ada kemajuan dalam sistem birokrasi kepresidenan lantaran cepat merespon surat Nazaruddin. “Semoga semua surat dari rakyat Indonesia juga bisa cepat direspon oleh Presiden. Sebab, sebagai warga negara, hak semua rakyat Indonesia sama dengan Nazaruddin,” ujarnya.
Itu pula sebabnya, Tjahjo menyarankan agar surat dari nasabah korban Bank Century dan surat masyarakat korban lumpur Lapindo seharusnya mendapat respon cepat dari presiden.
Di tempat terpisah, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Alvin Lie bahkan meminta agar SBY menjelaskan kepada publik Indonesia, berapa banyak surat dari rakyat biasa yang pernah mendapat balasan langsung.
“Sebab, setahu saya, SBY tidak pernah membalas surat. Kalaupun ada yang dibalas, itu dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet atau staf presiden dan tidak ditandatangani oleh SBY secara pribadi,” kritik dia.
Biasanya, lanjut Alvin, kalaupun surat rakyat jelata dibalas, itu harus melalui proses yang cukup lama. Bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. “Pertanyaan berikutnya, kenapa surat Nazaruddin dibalas sedemikian cepat dan langsung oleh SBY? Apakah ada prioritas untuk koruptor besar atau prioritas bagi sohibnya,” kritik Alvin lagi.
Pengamat politik Charta Politika, Yunarto Wijaya juga menilai surat balasan SBY kepada Nazaruddin kurang tepat. Pasalnya, sebagai seorang pemimpin negara, SBY tidak perlu membalas surat itu secara personal, karena bisa menimbulkan spekulasi.
“Membalas surat menunjukkan bahwa Presiden peduli secara personal, bukan dalam kapasitasnya sebagai pemimpin negara yang tidak memiliki kewenangan apa pun dalam penyelidikan,” ujar Yunarto kepada wartawan, Minggu (21/8/2011) malam.
Dikatakan Yunarto, SBY bahkan tidak memiliki kewenangan membalas surat yang dinilainya berbau drama itu. Sebab dari sisi tata negara, lanjut dia, surat Nazaruddin jelas salah alamat. “Surat ini dikirim saat KPK sedang melakukan penyidikan, sehingga tanggapan yang datang pun nantinya akan dipandang sebagai intervensi,” katanya.
Apalagi, hitung-hitungan publik yang awalnya menilai SBY tidak akan menanggapi surat Nazaruddin menjadi berubah. Pasalnya, upaya pencitraan netral yang diperankan SBY menjadi bumerang, karena malah membenarkan spekulasi yang telanjur beredar di masyarakat.
Menurut dia, ada dua kesalahan komunikasi politik di sini. Pertama, mungkin ada miskoordinasi atau ada kapabilitas yang rendah di pemerintahan SBY. “Yang kedua, bukan tidak mungkin ini merupakan bentuk perhatian SBY yang terlalu personal, entah karena tersinggung atau karena sebab lainnya,” tukas Yunarto.
■ Ishak H Pardosi
http://monitorindonesia.com/?p=45370
http://monitorindonesia.com/?p=45442
http://monitorindonesia.com/?p=45445
http://monitorindonesia.com/?p=45450
http://monitorindonesia.com/?p=45457
Tidak ada komentar:
Posting Komentar