SELAIN dua pembicara utama ini, terdapat empat nama lain yang didaulat sebagai pembicara. Mereka adalah Frances Raday, John Saltford, Clement Ronawery, dan Ralph Regenvanu. Keempat nama ini juga dikenal sebagai pengacara hak asasi manusia dan hukum internasional.
Seperti diketahui, KTT ILWP digelar di tengah panasnya kondisi Papua. Sedikitnya 19 orang tewas di Ilaga, Puncak Jaya, Papua, akibat bentrok pendukung Pilkada. Isu separatisme juga menguat dengan berkibarnya bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM), Bintang Kejora.
Bahkan, ribuan orang warga Papua di Manokwari, Papua Barat, hari ini, Selasa (2/8/2011) juga melakukan aksi turun ke jalan. Mereka mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan referendum di tanah Papua.
Massa gabungan dari tiga kelompok organisasi yakni Pergerakan Papua Merdeka atau West Papua National Autority (WPNA), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), dan Dewan Adat Papua (DAP) ini mengklaim, semua tindakan kekerasan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua telah dilaporkan hari ini ke mahkanah internasional.
Kordinator Aksi, Markus Yenu menyebut aksi ini sebagai bagian dari tuntutan masyarakat Papua di Manokwari untuk meminta segera dilaksanakan referendum, sekaligus merespons konferensi yang berlangsung di Inggris untuk penyelesaian masalah Papua.
Sedangkan di Jakarta, pemuda dan mahasiswa Papua Barat yang tergabung dalam Komite Nasonal Papua Barat (KNPB) juga menggelar aksi demo damai berupa long march dan panggung politik.
Namun, KTT Oxford kali ini bukanlah hal yang mengejutkan. KTT ini merupakan produk dari International Parlementarians for West Papua (IPWP) yang didirikan pada 15 Oktober 2008, di Gedung Parlemen Inggris. Group ini mencakup anggota parlemen dari berbagai negara dengan dua anggota Parlemen Inggris, Andrew Smith dan Lord Harries sebagai inisiator.
Dalam peluncuran IPWP ini, para anggota parlemen dari berbagai negara termasuk Powes Parkop (Anggota Parlemen Papua Nugini sekaligus Gubernur Port Moresby) hadir, yang secara bersama-sama mengangkat persoalan Papua menjadi persoalan Internasional. Terpenting lagi, persoalan tersebut mesti diselesaikan melalui sebuah mekanisme internasional alias referendum.
IPWP sendiri lahir dari hasil perjuangan Pemimpin Gerakan Separatis Papua Merdeka (Ketua DeMMak) yang bermukim di Inggris, Benny Wenda. Dalam perjalanannya, Benny selalu mengadakan kegiatan di hampir seluruh pelosok Kerajaan Inggris Raya untuk mencari dukungan.
Kampanye Papua Merdeka yang dilakukan Benny Wenda di Inggris diasuh oleh sebuah wadah bernama Free West Papua Campaign dengan Richard Samuelson sebagai pemimpinnya.
Dalam sebuah edaran resmi Free West Papua Campaign yang diterbitkan di situs http://www.freewestpapua.org/, Samuelson mengatakan “satu dekade yang lalu Group Parlemen Internasional untuk Timor Timur memainkan peran yang sangat signifikan membawa Timor Timur menjadi perhatian dunia internasional. Kami sangat mengharapkan IPWP akan berbuat yang sama untuk Papua Barat”.
Seperti diketahui, lepasnya Timor Timur dari pangkuan Ibu Pertiwi, merupakan satu contoh keterlibatan kekuatan asing terutama Australia dalam memecah-belah wilayah Indonesia.
■ Ishak H Pardosi
http://monitorindonesia.com/?p=42120
Tidak ada komentar:
Posting Komentar