Direksi Jamsostek Jangan Lempar Massa Sembunyi Muka

Macetnya pembahasan RUU BPJS memang mengundang tanda tanya. Parahnya lagi, PT Jamsostek, salah satu calon perusahaan BUMN yang bakal masuk dalam wadah BPJS, saat ini diduga justru sibuk melakukan penolakan. Direksi Jamsostek dituding sengaja mengulur waktu pembahasan RUU BPJS hingga habisnya masa sidang DPR. Penguluran waktu itu tentunya dilakukan secara tertutup, semisal menggunakan kekuatan sejumlah serikat pekerja perusahaan.


TAK pelak, Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) menilai pemerintah masih belum mau mengubah sejumlah pasal krusial tentang empat badan hukum penyelenggara jaminan sosial. Keempat penyelenggara jaminan sosial itu adalah PT Jamsostek, PT Taspen, PT Asabri, dan PT Askes.

Anggota Presidium KAJS, Timboel Siregar, menilai Jamsostek sebagai pemegang dana jaminan sebesar Rp190 triliun memang bersikap resisten. Meski direksinya menyatakan siap bergabung dalam BPJS, lanjut Timboel, faktanya pada 5-6 Juni 2011, sejumlah pekerja Jamsostek justru beraksi di depan Gedung DPR ketika pembahasan RUU BPJS sedang berlangsung. “Memang direksi tidak terlibat, tapi mereka mengerahkan massa untuk mempengaruhi,” ujar Timboel kepada Monitor Indonesia, Senin (11/7/2011).

Timboel memberi contoh, sejumlah serikat pekerja dan serikat buruh tercatat menolak Undang-Undang BPJS. Padahal, mereka tidak pernah ikut pembahasan rancangan RUU BPJS tersebut. “Tahu-tahu menolak dengan isu uang buruh yang bisa hilang jika ada tranformasi Jamsostek,” ungkap Timboel.

Guna menangkal serangan massa Jamsostek, KAJS bertekad akan memberi tekanan masif. Tekanan itu akan diwujudkan berupa aksi ke seluruh perwakilan Jamsostek untuk mendesak perwakilan Jamsostek. Seperti diketahui, target pengesahan RUU BPJS awalnya dipatok pada 15 Juli 2011 nanti. Namun, diundur menjadi 22 Juli 2011. Meski sudah masuk ‘injury time’, KAJS akan terus mengawal.

Sebelumnya, Sekjen KAJS Said Ikbal mengungkap enam hal penting yang telah disepakati DPR dan pemerintah. Pertama, BPJS adalah Badan Hukum Publik dengan sembilan prinsip sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional No. 40 tahun 2004. “Jadi yang disepakati bukan BUMN, bukan BUMN ‘khusus’, atau semi-BUMN,” katanya.

Kedua, asas, tujuan dan prinsip BPJS adalah sesuai dengan UU SJSN No. 40 tahun 2004. Ketiga, organ BPJS terdiri dari Dewan Pengawas yang terdiri dari unsur tripartit dan Dewan Direksi. Keempat, badan penyelenggara yang sudah ada (PT Jamsostek, PT Askes, PT Asabri, dan PT Taspen) ditransformasikan menjadi BPJS yang dibentuk dengan UU BPJS, termasuk meliputi aset dan kekayaan, kepesertaan, program, serta kelembagaan.

Kelima ketentuan pidana dan sanksi administratif bagi BPJS organ pengusaha atau pemberi kerja dan pemerintah. Keenam, lima program jaminan yang sudah ada (jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pensiun) harus dilaksanakan serentak. “Di sisa waktu ini KAJS berharap keenam capaian itu tidak akan berubah lagi,” harap dia.

■ Ishak H Pardosi
http://monitorindonesia.com/?p=38137 

Menunggu SBY Tergoda Rayuan KLB

Desakan Kongres Luar Biasa (KLB) yang terus digulirkan oleh kader Partai Demokrat, Ketua Umum Anas Urbaningrum seakan hilang diterpa angin. KLB Patut digelar dengan alasan partai berlambang mercy ini penuh dengan berbagai masalah hukum yang melibatkan para petinggi partai.


KASUS suap pembangunan proyek wisma atlet dengan tersangka mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin sejak pemilu 2009 lalu menjadi teman Anas Urbaningrum. Saking dekatnya, Nazaruddin kemudian menjadi tim sukses Anas pada Kongres Demokrat, dan kemenangan bagi Anas, mengalahkan Andi Mallarangeng, juga Marzuki Alie.

Dalam perjalanannya, pasca-tertangkapnya Sesmenpora Wafid Muharram oleh KPK, kini keduanya saling bermusuhan. Anas melalui tim hukumnya, kemudian melaporkan Nazaruddin ke Mabes Polri. Nazaruddin kemudian mengungkap, termasuk melalui pengacaranya, OC Kaligis soal aliran uang ke Anas Urbaningrum.

Waktu terus berjalan, kini berkembang wacana untuk diselenggarakannya Kongres Luar Biasa (KLB) pasca Rakornas Demokrat, 23 Juli mendatang. Bahkan, mantan Sekjen DPP PD yang kini Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat, Marzuki Alie mengirim pesan singkat kepada SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Demokrat, yang intinya, turun tangan membenahi partai. Apakah SMS Marzuki Alie ke SBY menjadi sinyal keresahan kader Demokrat untuk menggelar KLB, mengganti Anas Urbaningrum? Jauh-jauh hari, Marzuki Alie sudah menegaskan, agar Demokrat jangan sampai ada KLB.

Namun, dari sumber yang didapat, SMS Marzuki Alie itu, kemudian dimanfaatkan oleh kubu di internal Demokrat, agar SBY merestui KLB. “Yang membuka SMS Pak Marzuki Alie itu, kubunya Andi. Maksudnya, KLB dapat dilakukan,” katanya kepada Monitor Indonesia. Ia meminta agar namanya tak disebut. Kemudian membenarkan, ada gerakan untuk membersihkan orang-orang bermasalah di Demokrat, dengan cara menggelar KLB.

"Sudah tak ada komunikasi yang berjalan dengan baik saat ini di internal Demokrat. Kelihatannya, Pak SBY memang kecewa dengan kondisi Demokrat saat ini. Bisa saja KLB tak dapat dihindari,” ujarnya. Kesan meminta restu agar ada KLB, katanya, mudah dibaca. SMS Marzuki Alie khusus kepada SBY, sengaja dibuka agar diketahui publik sehingga KLB tak dapat dihindarkan. Dengan maksud, agar KLB direstui oleh SBY.

Seorang petinggi Demokrat, Hengky Luntungan kemudian secara tegas meminta kepada muka-muka baru di partai yang didirikannya itu, untuk keluar, bila hanya membuat masalah. Namun, Hengky tidak dalam posisi setuju atau tidak KLB dilakukan.

“Partai ini didirikan bukan untuk cari keuntungan dengan korupsi, kemudian berlindung. Dari pada memalukan Demokrat dan Pak SBY, lebih baik keluar saja, tanpa harus dikeluarkan,” tegas Hengky Luntungan.

Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit, menilai Partai Demokrat perlu menggelar KLB untuk memperbaiki kondisi dan citra partai. Menurutnya, Partai Demokrat hanya hanya memiliki waktu 3 tahun untuk memperbaiki partai.

“Semua kader yang diduga terlibat harus dihadirkan dan diproses di sidang kode etik,” kata Arbi di Jakarta, Minggu (10/7/2011). Arbi menilai hal itu sebagai bentuk keprihatinan walaupun ada nuansa persaingan elite Partai Demokrat. Meski demikian, Arbi mengatakan pembenahan itu perlu dilakukan dengan penyelesaian sidang etik dan penataan ulang kepengurusan melalui KLB.

Menurutnya, kader yang disebut-sebut Nazaruddin terlibat dalam sejumlah kasus itu memang harus segera diproses. Meskipun secara hukum belum terbukti, secara etik seharusnya bisa diproses. “Meski dugaan dan tudingan, tapi sekian persennya ada alasan, itu bisa digunakan memproses mereka,” kata Arbi.

Arbi mengungkapkan langkah ini sebagai upaya mencegah hancurnya popularitas Partai Demokrat yang kini terus merosot. Publik akan menilai partai ini tidak memiliki komitmen pada partai yang bersih. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan memberikan peluang besar bagi Partai Golkar untuk melejit popularitasnya. Bukan karena kinerjanya baik, tapi karena ketidakpercayaan publik kepada partai lainnya.

Arbi mengingatkan agar Partai Demokrat berhati-hati melakukan rekrutmen kader. Selama ini, partai kendaraan SBY itu hanya ‘asal comot’ kader instan dari partai lain. Menurutnya, kader ‘kutu loncat’ itu justru akan menggerogoti partai karena dari tempat asalnya orang tersebut tentu kader yang gagal, membawa dosa lama, dan pasti memiliki kepentingan.

■ Cahaya Hakim
http://monitorindonesia.com/?p=37953

Menteri Malas Tercatat dalam Survei

Dalam lima kali survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), pada Januari 2010 hingga Juni 2011 disebutkan, tingkat kepuasan publik atas kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus menurun, mulai 63,1 persen pada Januari dan April 2010.

 
TURUN menjadi menjadi 60,7 persen pada September 2010, dan menjadi 56,7 persen pada Januari 2011. Sementara pada survei 1-7 Juni 2011 dengan 1.200 responden yang dipilih acak dengan ambang kesalahan 2,9 persen, hanya 47,2 persen yang masih mengatakan puas atas kinerja Presiden Yudhoyono.

Direktur PT Lingkaran Survei Kebijakan Publik, Sunarto Ciptoharjono mengatakan, hasil ini disebabkan kekecewaan di sana-sini dari berbagai kelompok masyarakat terhadap Presiden ke-6 Republik Indonesia tersebut. “Ini faktor pertama, adanya kekecewaan di beberapa komunitas terhadap kasus-kasus yang tak tuntas,” kata Sunarto.

Sunarto menyebutkan, kelompok pertama yang kecewa adalah komunitas pembela hak asasi manusia, seperti kasus pembunuhan Munir.

“Di awal pemerintah ingin tuntaskan, tapi sampai sekarang tak terjawab dalangnya sampai sekarang. Kasus itu tidak clear sampai saat ini,” jelasnya.

Komunitas berikutnya adalah mereka yang kecewa dengan tak terungkapnya kasus besar dana bailout Bank Century. Pertanyaan ke mana larinya dana Rp 6,7 triliun tak kunjung terjawab.

Lalu ada kekecewaan dari komunitas prokeberagaman agama dan pluralisme. Sunarto mencontohkan, dalam kasus pembunuhan aktivis Ahmadiyah, Presiden SBY selalu menjanjikan pembubaran organisasi-organisasi yang radikal, namun hal itu hanya berhenti pada tataran wacana. “Realisasinya nol bahkan isu kekerasan terhadap komunitas dan ekstremisme makin tinggi,” katanya.

Komunitas lain yang juga kecewa adalah komunitas antikorupsi, terutama dalam menanggapi kasus yang melibatkan mantan Bendahara Umum Demokrat M Nazaruddin dan petinggi Demokrat lainnya.

SBY sejak awal sudah berjanji berdiri dalam garda depan pemberantasan korupsi. Namun kasus Nazaruddin menunjukkan korupsi terjadi di jantung partainya sendiri.

“Publik kemudian menebak-nebak ada apa dengan Nazaruddin. Sengaja diamankan atau betulan sakit karena tidak ada penanganan yang sistematis terhadap Nazaruddin, maka berkembang imajinasi di persepsi publik, di balik Nazaruddin itu ada kunci kotak pandora di mana banyak pejabat publik yang terlibat. Faktor-faktor inilah yang turut menyumbang terhadap merosotnya kinerja pemerintahan SBY,” paparnya.

Kekecewaan-kekecewaan ini diperburuk dengan kekecewaan publik terhadap sikap Presiden SBY yang terlalu reaktif dan gemar curhat ketika menanggapi kasus-kasus yang bukan ‘kelas presiden’. Sunarto mencontohkan, reaksi presiden terhadap pesan singkat yang dinilai telah memfitnah Presiden SBY serta curhat soal gaji Presiden.

“Reaktif terhadap SMS yang menyerang pribadi. Coba kita bayangkan dari SMS yang beredar hanya hitungan beberapa hari, SBY lalu beri tanggapan resmi. Bandingkan dgn kasus dipancungnya TKI kita di Arab Saudi. SBY baru tanggapi secara resmi beberapa hari kemudian. Tentu lebih reaktif terhadap SMS yang menyerang pribadi. Sebagai presiden harusnya tak perlu tanggapi hal-hal yang secara teknis, harusnya cukup dilaksanakan oleh bawahannya,” kata Sunarto.

Menanggapi survei tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad menampik. Fadel yakin kepuasan rakyat pada KIB II pemerintahan Yudhoyono tetap tinggi.

“Terbukti saya sering ke daerah, dan ketika saya menyebutkan nama Pak Yudhoyono, mereka tepuk tangan. Jadi, saya merasakan ada sesuatu yang tidak benar,” kata Fadel.

Sementara Menteri Badan Usaha Milik Negara, Mustafa Abubakar juga menyatakan, tak ada alasan yang membuat kepuasan terhadap KIB II dibawah kepemimpinan Presiden Yudhoyono merosot, khususnya jika dilihat dari domain BUMN.

Mustafa mengatakan, dalam Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, BUMN memberikan kontribusi yang besar, yakni mencapai Rp 900 triliun. Selebihnya dari swasta atau dana luar negeri.

“Banyak penghargaan dari dunia internasional serta arus dan keamanan investasi meningkat sangat bagus. Dari sisi itu saja seharusnya kita mengapresiasi, prestasi Presiden diakui baik regional maupun global,” katanya.

■ Indra Maliara
http://monitorindonesia.com/?p=37656

Kontroversi Abadi Pose Bikini, Salah Siapa?

Polemik mengenakan pakaian bikini sepertinya tidak pernah habis. Larangan yang kerap disuarakan pemuka agama tidak lantas membuat pesona bikini meredup. Bahkan, makin menjadi-jadi. Terakhir, pesta parade bikini digelar di pantai kawasan wisata Lagoi, Bintan, Kepulauan Riau.


KONTROVERSI adegan yang mempertontonkan kemolekan tubuh wanita ini pun seolah menjadi menu tahunan di saat ajang pemilihan Puteri Sejagat alias Miss Universe. Seperti biasa, masing-masing negara di dunia mengirim puteri tercantiknya mengikuti Miss Universe, termasuk Puteri Indonesia. Nah, salah satu kriteria penilaian yang bisa mendongkrak nilai peserta adalah mengenakan bikini.

Kontes bikini para puteri tercantik di dunia ini memang ajang yang paling ditunggu-tunggu. Lenggak-lenggok peserta di atas catwalk dengan pakaian super mini tentunya mengundang decak kagum jutaan mata para lelaki.

Kontan saja, setiap Puteri Indonesia bakal maju ke ajang dunia tidak pernah lepas dari kontroversi bikini tersebut. Dua nama Puteri Indonesia yang terkena getah kontroversi bikini adalah Zivanna Letisha Siregar dan Sandra Angelia.

Pasalnya, berbikini ria di tempat umum merupakan perbuatan yang tidak mendapat restu dari budaya Ketimuran yang dianut Indonesia. Apalagi, dalam agama Islam, mengumbar aurat secara sengaja sama adalah perbuatan dosa.

Namun di sisi lain, keikutsertaan ke ajang Miss World juga berarti membuka peluang Indonesia menunjukkan eksistensinya di mata dunia. Hal inilah yang membuat kontroversi bikini seolah tak pernah berhenti dari bumi Pertiwi.

Selain kontroversi bikini di ajang Miss World, sebenarnya sudah cukup banyak kontroversi lokal yang pernah terjadi. Seolah tak mau kalah seksi, beberapa artis Indonesia juga pernah terseret dalam pusaran kontroversi kostum super mini itu.

Sebut saja Tamara Bleszynski dan Tyas Mirasih yang tampil aduhai dalam film Air Terjun Pengantin. Kedua wanita cantik ini mempertontonkan keseksiannya dengan hanya berbalut bikini seksi.

Pose ‘hot’ juga diumbar artis cantik Masayu Anastasia Lolita Putri Rizky dan Adelia Rashia dalam adegannya di film Pengantin Topeng.

Berlarutnya kontroversi pakaian bikini sejatinya harus menjadi perhatian pemerintah. Apalagi, budaya dan agama di Indonesia tidak memberi ruang yang cukup luas untuk mengumbar aurat. Akan tetapi, tindakan berupa aturan hingga saat ini belum juga dikeluarkan pemerintah.

Kondisi semakin runyam ketika sebagian kalangan masyarakat menganggap pose bikini adalah bagian dari seni yang masih dalam tahap wajar. Weleh….weleh.

■ Ishak H Pardosi
http://monitorindonesia.com/?p=25816 

Cerita Gayus dan Nazaruddin, Yang Muda Yang Bikin Repot

Gayus Halomoan Tambunan dan Mohammad Nazaruddin adalah dua sosok orang muda yang mampu menyedot perhatian publik Indonesia. Mirip cerita bersambung, Gayus dan Nazaruddin sama-sama mengisi ruang media massa dalam waktu yang cukup lama. Bukan karena prestasi yang membanggakan bangsa, keduanya justru dikenal publik lantaran ulahnya menabrak aturan hukum.


SEKADAR mengingatkan, Gayus yang seorang pegawai pajak membuktikan dirinya mampu mengobok-obok hukum di negeri ini. Predikat mafia pajak pun melekat pada Gayus lewat sederet aksi nakalnya di lingkungan Direktorat Pajak. Meski masih berdarah muda, Gayus yang lahir di Jakarta, 9 Mei 1979 ini berhasil menimbun pundi-pundi kekayaannya.

Bukan itu saja, meski sudah tercatat sebagai tahanan, Gayus nyatanya masih leluasa keluar masuk penjara, hingga ke manca negara. Terakhir, dia bahkan menyebut sejumlah nama yang juga ikut terlibat dalam permainan haramnya.

Saking terkenalnya, Bona Paputungan yang mantan narapidana bahkan menciptakan lagu “Andai Ku Gayus Tambunan” yang menceritakan betapa Gayus mampu ‘mengatur’ segalanya dengan rupiah. Nah, bagaimana dengan Nazaruddin? Setali tiga uang, sepak terjang Nazaruddin juga tak berbeda jauh dengan Gayus. Keduanya masih muda. Nazaruddin lahir di Bangun, Pematangsiantar, Sumatera Utara, 26 Agustus 1978. Nazaruddin hanya lebih tua setahun dari Gayus.

Soal membuat repot republik, Nazaruddin juga tak kalah dengan Gayus. Nazaruddin yang mantan kasir Partai Demokrat ini juga memiliki harta yang cukup melimpah. Konon, limpahan harta itu dia peroleh dari hasil proyek yang ia kerjakan di berbagai lembaga pemerintah. Usai terlilit masalah korupsi, Nazaruddin juga meniru langkah Gayus terbang ke Singapura. Dari negeri Singa itu, Nazaruddin lantas ‘bernyanyi’, yang menurut Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, tak enak didengar.

Akan tetapi, jika dilihat dari sudut ‘prestasi’, nilai Nazaruddin sepertinya lebih tinggi dibanding Gayus. Jika Gayus hanya membuat repot aparat penegak hukum, Nazaruddin bisa di atas itu. Pasalnya, partai yang membesarkan namanya, Partai Demokrat, saat ini tengah dirundung masalah yang semuanya berawal dari kasus Nazaruddin. Tak pelak, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pun ikut kebakaran jenggot oleh nakalnya Nazaruddin.

Terakhir, Nazaruddin dikabarkan tak lagi berada di Singapura. Beredar kabar, Nazaruddin saat ini sudah berada di Pakistan. Entah bagaimana caranya, yang pasti Nazaruddin bisa masuk ke negara itu, meski paspor miliknya sudah dicabut. Kalau kembali ke cerita Gayus, melenggang bebas ke negara lain tentu bukan hal yang sulit. Buktinya, Gayus pernah memiliki paspor atas nama Sony Laksono. Kalau Gayus saja bisa, kenapa Nazaruddin tidak bisa?

Terlepas dari kasus yang melilit mereka, cerita Gayus dan Nazaruddin memang cukup menarik diikuti. Usia boleh muda, tetapi kiprah mereka mampu membuat republik ini terombang-ambing.

Namun, publik tentu sangat berharap kepulangan Nazaruddin ke Tanah Air. Sebab, akan lebih enak didengar jika Nazaruddin ‘bernyanyi’ di depan penegak hukum ketimbang hanya berkoar lewat pesan di BlackBerry. Catatan terakhir, Gayus tampaknya lebih gentle, karena dia pergi ke luar negeri, tapi kembali lagi tanpa banyak masalah. Sebaliknya, Nazaruddin, pergi ke luar negeri, tapi enggan untuk kembali lagi.

■ Ishak H Pardosi
http://monitorindonesia.com/?p=37426

Ganja Lahirkan Generasi Muda Pemalas

Gagasan melegalkan tanaman dan pengguna ganja oleh Lingkar Ganja Nusantara (LGN) menuai kritikan keras dari berbagai kalangan. Jangankan ganja, regulasi untuk produk rokok saja, dinilai masih belum maksimal. Terpenting lagi, legalisasi ganja dipastikan akan merusak generasi muda bangsa.

“UNTUK rokok saja harus dilakukan regulasi yang ketat. Kita ini bangsa yang harus memikirkan bagaimana generasi muda menjadi produktif. Kalau itu dilegalkan, maka Indonesia akan menjadi sebuah pasar bebas yang kemudian akan dihuni oleh orang-orang yang tidak produktif,” tegas Sosiolog dan penggiat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat UI Imam B Prasodjo kepada Monitor Indonesia, Jumat (6/5/2011).

Menurut Imam, dampak sosial yang diakibatkan rokok saja sudah sulit diatasi. Ia memberi contoh, saat ini, rokok seolah menjadi lambang kejantanan para lelaki. Padahal, persepsi yang mengatakan dengan merokok akan menjadi gagah sama sekali keliru.

Dikatakan Imam, rokok bisa merusak kesehatan, bahkan mengakibatkan kematian yang sudah tidak perlu lagi diperdebatkan. Artinya, dampak negatif rokok sudah sangat nyata dan terbukti.

“Ganja itu tidak hanya menimbulkan kecanduan, tetapi juga merusak organ tubuh. Sama halnya dengan rokok yang sudah jelas bisa mengakibatkan impotensi. Jadi, kalau ganja itu dilegalkan, maka semakin tidak produktiflah generasi muda bangsa ini,” kata dia.

Itu pula sebabnya Imam menduga, orang-orang yang tergabung dalam LGN adalah orang yang mengabdi pada madat dan hanya untuk mencapai kenikmatan hidup belaka.

“Jangan-jangan LGN itu adalah orang yang mengabdi pada madat untuk enjoyment. Kalau itu terjadi, negeri ini akan semakin tidak produktif,” kritik dia.

Imam melanjutkan, pada dasarnya pemerintah belum berbuat maksimal untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok dan ganja. Sementara di negara lain, larangan untuk iklan rokok saja sudah dilarang.

“Indonesia ini, kampanye kesadaran itu sangat kecil. Di negara maju, negara tidak mengizinkan ada iklan rokok. Tetapi di sini malah dibebaskan,” katanya.

Namun, kata Imam, kalau nantinya ganja akhirnya dilegalkan, maka pemerintah sebaiknya juga tidak melarang tindakan pemerkosaan.

“Legalisasi ganja tidak punya dasar logika. Kalau dilegalkan, maka sama saja dengan mengizinkan pemerkosaan,” jelas Imam mengakhiri.

Sebelumnya, LGN berjuang agar pohon ganja dan pemakainya tidak dikriminalisasi. Kelompok ini juga tak khawatir perjuangan mereka mendapat opini negatif dari publik.

Menurut komunitas ini, ganja justru memiliki banyak manfaat sehingga tidak perlu dikategorikan sebagai narkotika.

“Potensi ganja adalah untuk industri. Ganja yang sudah diolah untuk industri disebut hemp. Hemp itu bisa menghasilkan lebih dari 50.000 produk, seperti tali temali, tekstil, karung goni dan lain-lain,” kata Ketua LGN Dhira Narayana di Taman Wisata Situ Gintung 3, Ciputat, dalam acara Launching Rumah Hijau LGN, Sabtu (23/4/2011).

Bahkan, Dhira menambahkan, ganja juga memiliki manfaat besar di bidang medis karena mampu menjadi bahan terapi untuk berbagai macam penyakit.

”Tanaman yang paling banyak manfaat medisnya adalah ganja, tapi disebut bahwa ganja tidak boleh jadi bahan terapi. Sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa di dalam tubuh kita sudah ada zat sejenis ganja yang disebut cannabinoid,” jelas Dhira.

■ Ishak H Pardosi
http://monitorindonesia.com/?p=24458

Survei Indo Barometer Tidak Dilandasi Etika dan Moral

Era reformasi boleh menginjak usia tigabelas tahun. Kebebasan berbicara dan berpolitik yang dikungkung oleh Soeharto selama 32 tahun, kini sudah lenyap, meski harus dibayar mahal, termasuk hilangnya nyawa para reformis. Namun, prestasi reformasi agaknya belum mencapai titik sempurna oleh pelbagai persoalan yang justru dinikmati pada era Soeharto. Namun yang pasti, rezim SBY-Boediono saat ini memang buruk, tetapi bukan berarti rezim Soeharto lebih baik. Terpenting lagi, dalam melakukan surveinya, Indo Barometer seyogianya berlandaskan etika dan moral penelitian.

HASIL survei nasional yang dirilis Indo Barometer bertajuk “Evaluasi 13 Tahun Reformasi dan 18 Bulan Pemerintahan SBY-Boediono” memang cukup mengejutkan. Betapa tidak, 36,5 persen dari 1.200 responden memilih mantan Presiden Soeharto sebagai presiden yang paling disukai rakyat. Sedangkan Presiden SBY bertengger di posisi kedua, dengan meraup suara sebesar 20,9 persen.

Selanjutnya, mantan Presiden Soekarno berada di tingkat ketiga dengan perolehan suara sebesar 9,8 persen. Hanya berbeda tipis dengan sang ayah, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri berada di urutan keempat dengan total suara 9,2 persen. Di urutan kelima, mantan Presiden BJ Habibie mengantongi perolehan sebesar 4,4 persen. Sedangkan di posisi kunci, ditempati mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang hanya memiliki suara sebesar 4,3 persen.

“Secara ilmu, survei itu sah-sah saja. Sayangnya, survei Indo Barometer tidak dilandasi etika dan moral penelitian. Sebab, survei ini dikhawatirkan menggiring publik kembali ke masa Soeharto. Makanya saya sangat menyayangkan survei kawan-kawan di Indo Baromoter,” tukas aktivis Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi kepada Monitor Indonesia, Senin (16/5/2011).

Bagaimana pun, lanjut Massardi, rezim SBY-Boediono saat ini memang buruk, tetapi bukan berarti mengatakan era Soeharto lebih baik. Pada zaman Soeharto, masyarakat hanya menikmati rasa aman dan tingkat kesejahteraan yang lebih mapan. Sedangkan saat ini, kebebasan yang dijamin demokrasi sudah berjalan baik, yang pada zaman Soeharto masih tabu.

Menurut Massardi, Indo Barometer seharusnya melakukan survei yang membandingkan kemajuan Indonesia dengan negara lain. Bukan survei yang membandingkan masa kini dan masa lalu Indonesia. Hal ini lebih penting guna memberikan dorongan kepada pemerintah untuk berbuat lebih baik.

“Dengan buruknya pemerintahan masa kini, seharusnya survei itu mengacu pada keberhasilan negara Singapura, Malaysia, atau Cina. Lalu, bagaimana caranya agar bisa seperti negara itu. Bukan membandingkan dengan zaman Soeharto,” harap dia.

Namun begitu, Massardi meyakini hasil survei yang mengejutkan itu merupakan akumulasi kekecewaan rakyat terhadap Presiden SBY. Apalagi, kegagalan demi kegagalan pemerintah saat ini sudah dapat terukur dengan nyata. Sebaliknya, keberhasilan Soeharto hanya didasarkan pada persepsi masyarakat belaka.

“Kegagalan pemerintahan sekarang ini sudah bisa diukur dengan berbagai indikasi, yang dilengkapi dengan angka-angka. Misalnya, kesejahteraan masyarakat semakin merosot, pengusutan pelanggaran HAM yang tidak tuntas, dan KKN yang semakin merajelala. Sedangkan keberhasilan Soeharto hanya diukur berdasarkan persepsi, yang tidak disertai indikator yang nyata,” papar mantan juru bicara Presiden Gus Dur ini.

Terkait rendahnya kerinduan masyarakat Indonesia terhadap sosok Gus Dur juga menjadi perhatian Massardi. Padahal, era Gus Dur boleh disebut monumental karena berhasil mendobrak kebuntuan keberagaman di Indonesia. Sedangkan di militer, Gus Dur adalah presiden pertama yang memungkinkan rotasi jabatan Panglima TNI.

■ Ishak H Pardosi
http://monitorindonesia.com/?p=26060

Ini Dia Bukti Baru Skandal Century Rp 6,7 Triliun

Hasil rapat Tim Pengawas Kasus Century DPR bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaaan Agung dan Mabes Polri soal skandal dana talangan Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun, menemukan kemajuan. Salah satu temuan terbaru yang terkuak dalam rapat hari ini adalah ditemukannya rekayasa di lingkaran petinggi Bank Indonesia (BI).

“DITEMUKAN adanya rekayasa atau persekongkolan para pejabat BI, dalam membuat penentuan yang seharusnya tidak layak menjadi dilayak-layakkan,” ungkap anggota Timwas Century, Bambang Soesatyo usai rapat di Gedung KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (6/7/2011).

Selain menemukan adanya persekongkolan, dalam rapat tersebut juga muncul temuan baru terkait perjanjian pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) saat keputusan bailout itu diambil.

Karena dasar pemberian fasilitas itu ternyata masih memakai peraturan BI yang lama. “Intinya ada temuan baru, dan diakui oleh ketua KPK,” kata politisi Partai Golkar ini.

Bambang mengatakan, ke depan pertemuan ini akan kembali dilakukan. Jika pada pertemuan pertama ini digelar di KPK, pertemuan selanjutnya akan dilakukan di kejaksaan kemudian di kepolisian. “Nah saat di kepolisian-lah akan diambil keputusan,” terang Bambang tanpa merinci kapan pertemuan di institusi itu diadakan.

Namun demikian Bambang menambahkan, pertemuan perdana antara KPK dan Timwas Century ini belum mengambil kesimpulan apapun. Tim menilai masih perlu diadakan kembali sekitar dua atau tiga pertemuan. Jika KPK merasa kesulitan menuntaskan masalah ini, Timwas Bank Century mempersilahkan lembaga anti-korupsi tersebut mengembalikan kembali upaya pengungkapan kepada DPR.

“Kalau memang ada pelanggaran nanti tergantung mekanisme di DPR. Jika nanti diputuskan votingnya menang, berarti larinya ke MK,” katanya.

Sementara Ketua Timwas Bank Century, Priyo Budi santoso mengatakan, Timwas Bank Century sampai saat ini belum berpikir untuk menggunakan hak menyatakan pendapat untuk mengusut tuntas kasus penutupan bank yang kini berganti nama menjadi Bank Mutiara.

Namun, bukan berarti DPR tidak akan menggunakan hak tersebut. Hak menyatakan pendapat adalah hak khusus DPR yang derajatnya paling tinggi dan tidak boleh dipergunakan secara sembarangan. “Kami tidak bisa menjamin apakah tidak akan digulirkannya hak itu,” kata Priyo, Rabu (6/7/2011).

Priyo yang juga Wakil Ketua DPR sampai saat ini pihaknya masih yakin tidak memerlukan penggunaan hak tersebut. Pasalnya, Timwas Century masih meyakini kinerja tiga institusi penegak hukum yaitu KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk bisa menyelesaikan keputusan DPR tentang kasus skandal Century.

“Yang kami lihat, closing remarks dari Ketua KPK Busyro Muqoddas bahwa KPK ternyata membuka pintu luas adanya temuan-temuan dari Panitia Khusus Hak Angket Century dan progress itu akan kami bicarakan kembali di pertemuan minggu depan,” papar Priyo.

Dia menambahkan, pada pertemuan pekan depan di Kejaksaan Agung, pihaknya sepakat bersama dengan pimpinan KPK, Kapolri dan Jaksa Agung untuk mengecek ulang dan check examination dari beberapa fakta yang telah ditemukan tim angket century yang sudah diputuskan di paripurna.

“Jadi kami mohon bersabar, Insya Allah KPK bisa menuntaskan tugas sucinya dalam hal mengungkap apa yang disebut dengan kasus Century tersebut,” katanya.

■ Indra Maliara
http://monitorindonesia.com/?p=37234

Polri-KPK Gandeng FBI, Babak Baru Berburu Mafioso

Kerjasama antara Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Federal Bureau of Investigation (FBI) dinyatakan sudah terlambat. Semestinya, keterlibatan badan investigasi asal Amerika Serikat itu dijalin sejak dulu, sebelum mafia hukum di Tanah Air tumbuh subur.



“KERJASAMA ini sangat terlambat. Seharusnya ini dilakukan sejak dulu. Karena kan negara terkesan kalah melawan mafia. Negara ini menjadi tempat teroris dan sarang penyamun,” ungkap Penasehat Indonesia Police Watch (IPW) Johnson Panjaitan kepada Monitor Indonesia, Kamis (3/3/2011).

Banyaknya kasus korupsi yang belum tuntas dikerjakan KPK dan Polri, menurut Johnson disebabkan oleh dua hal. Pertama, sumber daya manusia penyidik KPK dan Polri masih terbatas. Kedua, akibat minimnya sumber daya yang dimiliki, semakin memberikan ruang yang cukup lebar masuknya pengaruh mafia.

“Penyidik KPK dan Polri itu sumber dayanya masih terbatas. Makanya, mafia hukum itu makin merajalela,” tambahnya.

Sehingga, dengan masuknya FBI ke jajaran penegak hukum, berbagai kasus besar yang hingga saat ini masih menggantung, niscaya bisa diselesaikan secepat mungkin. Alasannya, FBI punya keahlian bagaimana memberantas korupsi, menghadapi kejahatan transnasional, pencucian uang, maupun terorisme.

“FBI sudah terbiasa menghadapi mafia tingkat internasional. Kemampuan mereka sudah sangat teruji. Itu sudah saya buktikan ketika pernah belajar ke FBI,” paparnya.

Diungkapkan penggiat hukum ini, kerjasama ini sebenarnya merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden AS Barack Obama ke Indonesia tahun lalu. Dalam kunjungannya, Obama menekankan perlunya pemberantasan hukum dan terorisme.

“Ini kan follow up dari kunjungan Obama, karena dia mendukung pemberantasan korupsi dan terorisme. Jadi, mereka memang berniat membantu kita,” jelas dia.

Johnson mengharapkan, jalinan kerjasama dengan FBI akan mampu membongkar sederet kasus korupsi, sekaligus menumpas habis jaringan mafia hukum di Indonesia. Di antaranya, kasus Bank Century, mafia pajak Gayus Tambunan, Mirandagate, kasus BLBI, dan sejumlah kasus lainnya.

Karenanya, Johnson tidak setuju apabila kehadiran FBI justru dicurigai bakal menggangu stabilitas nasional. Kalau FBI memang berniat menghancurkan Indonesia dari dalam, kerjasama dengan Polri dan KPK tentunya tidak perlu dilakukan.

“Kok masih berpikiran begitu sih. Jangan terlalu curiga begitulah seolah-olah kita ini sudah hebat. Kalau FBI mau menyusup, kan tidak perlu melakukan kerjasama. Apalagi dengan negara sebodoh kita dibanding Amerika Serikat,” ucap Johnson kecewa.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mewanti-wanti kerjasama antara FBI dengan Polri dan KPK. Karenanya, Priyo mengimbau agar lembaga negara berhati-hati dan bisa memilah kerjasama.

“Kalau informal sekadar komunikasi tidak apa-apa. Tapi kalau kerjasama sampai jauh, ya hati-hati,” ungkap politisi Golkar ini kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/3/2011).

Ditambahkan Priyo, FBI terkenal dengan kehebatannya melalukan penyusupan tanpa ada seorang pun yang tahu.

”Infiltrasi mereka amat hebat, tidak hanya di film, tapi juga di dunia nyata. Mereka bisa mengkudeta seseorang tanpa ada satu orang pun yang tahu,” pungkas Priyo mengingatkan.

Sekadar mengingatkan, pada 18 November 2008, KPK dan FBI telah melakukan kerjasama secara formal dengan menandatangani nota kesepahaman oleh kedua lembaga. Adapun ruang lingkup kerjasama KPK-FBI adalah pengembangan dan pelaksanaan program-program yang relevan dalam mengatasi masalah korupsi.

Sedangkan kerjasama Polri dengan FBI, penandatanganan nota kesepahaman dilangsungkan pada Rabu (2/3/2011). Polri dan FBI bekerjasama dalam upaya pemberantasan terorisme dan kejahatan transnasional. FBI akan memberikan bantuan berupa peralatan terkait kejahatan transnasional, terorisme, narkotika, pencucian uang, dan perdagangan manusia.

■ Ishak H Pardosi
http://monitorindonesia.com/?p=13981 

Ada Kongkalikong di Belakang Telkom-INTI?

Dugaan tindak pidana korupsi di tubuh PT Telkom sebagaimana diungkap LSM Jakarta Development Watch (Jadewa) semakin berkembang. Seperti diberitakan sebelumnya, indikasi korupsi tersebut dilatarbelakangi kebijakan PT Telkom yang melakukan pemasangan jaringan kabel optik dan peralatan (trade in), dimana pengerjaannya diserahkan langsung ke PT INTI.

MENANGGAPI hal ini, Direktur Utama PT Inti Irfan Setiaputra mengungkapkan, penunjukan langsung Telkom kepada PT INTI pada dasarnya dilakukan atas dasar komitmen sekaligus sebagai wujud sinergi antar perusahaan BUMN.

“Yang boleh terlibat di sini adalah mereka yang menjadi pemegang hak dari pemilik teknologi. Kita punya hak lisensi dari pemegang teknologi. Ada beberapa dasar hukum yang bisa mengatur itu,” papar Irfan kepada Monitor Indonesia, Jumat (17/6/2011).

Esensinya, sambung Irfan, adalah adanya inisiatif dari Telkom untuk membangun infrastruktur berbasis broadband dengan menggunakan jaringan fiber. Tapi Telkom kekurangan finansial. “Kemudian melalui diskusi, kami dengan Telkom menawarkan TITO. Sederhananya, proyek tersebut adalah barter antara tembaga dengan fiber optik,” katanya.

Irfan juga membantah ada permainan harga kabel tembaga bekas seperti dituduhkan Jadewa. Menurutnya, berdasarkan kontrak kerja dengan Telkom, harga kabel tembaga tersebut akan dihitung berdasarkan harga pasaran di London Metal Exchange (LME).

“Harga itu sudah mengacu pada kontrak-kontrak yang sudah pernah dilakukan Telkom sebelumnya. Jadi tidak mungkin lebih,” bantah dia.

Dilanjutkan Irfan, kabel tembaga yang tak layak pakai itu kemudian diserahkan kepada PT INTI sebagai imbalan pemasangan fiber optik. Inilah yang kemudian disebut Irfan sebagai komitmen antara Telkom dengan INTI.

“Kami komit untuk beberapa hal, pertama meningkatkan tandingan peralatan yang digunakan dalam jaringan itu. Kedua, membangun industri untuk mendukung proyek tersebut. Ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan baru. Jadi, tidak sesederhana adanya penunjukan langsung itu. Tapi ada komitmen di belakang itu,” tambah dia.

Sebelumnya, berdasarkan pantauan dan investigasi LSM Jadewa, terdapat dua kejanggalan dalam pengerjaan proyek tersebut. Pertama, adanya penunjukan langsung PT Telkom ke PT INTI alias tidak melalui tender.

Kedua, harga jual kabel tembaga yang digantikan fiber optik, tidak sesuai dengan harga pasaran internasional di LME. Jika berpatokan dengan harga LME yang berbasis di London, Inggris, harga kabel tembaga tersebut diperkirakan mencapai Rp 6 triliun.

“Untuk penggantian kabel tembaga secara nasional, yang total biayanya ditaksir mencapai Rp 5,7 triliun, ada selisih harga yang cukup besar, yakni antara 30 sampai 40 persen dari harga semestinya. Dan semua proses pengerjaannya melalui penunjukan langsung ke PT INTI,” ungkap Ketua Presidium Jadewa, Nur S. Azhari.

Padahal, Jadewa menilai, PT INTI hanya memakai fiber optik yang berharga 60 persen dari hasil penjualan tembaga berstandar LME. Itu artinya, PT INTI akan mengantongi sisa sebanyak 40 persen.

■ Ishak H Pardosi
http://monitorindonesia.com/?p=33742

Ronde Kedua Busyro, Ada Sesuatu yang Buat Nazaruddin Makin Liar

Satu per satu, borok internal partainya sendiri dipreteli mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Moh. Nazaruddin. Dari seberang lautan, Nazar pelan-pelan menghembuskan isu miring kepada sesama koleganya di Jakarta. Bola panas yang dia luncurkan dari Singapura itu pun tak bisa dipungkiri menimbulkan guncangan yang cukup hebat di tubuh Demokrat.


SALAH satu isu yang kerap diembuskan Nazar adalah keterlibatan politisi Demokrat Angelina Sondakh dan Mirwan Amir. Dalam kasus serupa yang menimpa dirinya, Nazar menuding kedua koleganya itu juga terlibat dalam kasus suap di Kemenpora. Meski Angelina dan Mirwan Amir sudah membantah tudingan tersebut, lagi-lagi Nazar meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa keduanya.

Sikap liar yang dipertontonkan Nazar ini tentu saja mengundang tanda tanya. Kenapa politisi muda ini dengan beraninya mengumbar borok partainya sendiri? Kecurigaan tersebut semakin menjadi-jadi ketika Ketua KPK Busyro Muqqodas, pasca putusan MK, diberikan kesempatan kedua kalinya mengawal KPK untuk masa jabatan empat tahun mendatang. Padahal, prestasi Busyro selama memimpin KPK dalam satu terakhir belum bisa disebut kinclong.

“Dengan adanya putusan MK tersebut, saya melihat, komplit sudah kehancuran hukum di negeri ini, sebab Busyro sendiri pelindung para koruptor, dan hal ini menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa bangsa ini betul-betul bodoh,” tegas Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I) Tom Pasaribu.

Kepada Monitor Indonesia, Selasa (21/6/2011) Tom mengaku pesimis dugaan tindakan korupsi di Indonesia termasuk skandal Nazaruddin tidak akan membuahkan hasil. Dia berpendapat, pimpinan KPK yang ada saat ini dinilai tidak memiliki keberanian dan ketegasan lantaran sudah disusupi oleh pelaku korupsi itu sendiri. “Sepertinya, langkah apapun yang dilakukan tidak akan membuahkan hasil apa-apa, kalau orang-orang yang diduga terlibat suap ada di KPK,” kata Tom.

Pria yang akrab disapa Tompas ini juga menjelaskan, selama orang-orang KPK yang lama nanti terpilih kembali, dirinya yakin KPK tidak ada apa-apanya, terkecuali seluruh isinya diganti. “Sebab yang mengisi KPK saat ini juga kepolisian dan kejaksaan,” katanya.

Semakin beraninya Nazar mengumbar serangan dari baraknya di Singapura juga menjadi catatan penting lemahnya kepemimpinan Busyro. Apalagi, lanjut Tompas, kasus dugaan korupsi Nazar sebenarnya sudah diperiksa KPK tiga bulan sebelum pria keturunan Arab itu ‘berobat’ ke negeri Singa. Waktu tiga bulan yang dimiliki KPK ternyata tidak mampu dimanfaatkan untuk mengungkap tabir gelap skandal Nazaruddin.

“Kasus Nazaruddin sebenarnya sudah tiga bulan lalu diperiksa KPK, toh juga lari ke luar negeri. Saya melihat waktu yang begitu panjang memeriksa satu kasus, tentu ada apa-apanya,” beber Tom.

Di sisi lain, Tom juga tidak menyangkal isu yang menyebut masuknya kembali nama Busyro dalam bursa pimpinan KPK adalah pesanan Istana. Pasalnya, kepentingan umum dan rakyat tidak lagi ditempatkan oleh pejabat negara sebagai bagian dari pengabdiannya. “Bisa saja hal itu, tapi saya melihat bahwa negara sekarang sudah tidak memperdulikan kepentingan umum dan rakyat, hanya memikirkan kepentingan kelompok,” pungkas Tom.

■ Ishak H Pardosi
http://monitorindonesia.com/?p=34723 

Film Malinda Dee Menghina Masyarakat Miskin Indonesia

Pesona Malinda Dee, tersangka pembobolan Citibank yang berhasil menggondol dana nasabah hingga Rp 17 miliar, merupakan peluang tersendiri yang bakal dimanfaatkan pemilik modal. Ancang-ancang pengabadian lika-liku perjalanan hidup Malinda dalam bentuk film, sayup-sayup mulai terdengar.


ADALAH K2K, sebuah rumah produksi yang berniat mengangkat kisah hidup Malinda alias Inong ke layar lebar. Dari kasus penggelapan uang nasabah Citibank sampai proses operasi payudara disebut-sebut menjadi bagian inti film ini. Rencananya, cerita Malinda Dee akan dibalut dalam film bergenre horor seks.

Sepintas, tidak ada yang salah dalam pembuatan film itu. Sebab, dalam era keterbukaan saat ini, siapa pun boleh menghasilkan karya, asalkan tidak melanggar aturan. Namun, meski tidak melanggar aturan, apakah film ini nantinya bisa membawa dampak positif terhadap masyarakat?

“Itu tidak penting karena maknanya bagi masyarakat tidak ada. Justru menutup substansi dan fakta yang terjadi. Sebab, kisah Malinda bukan contoh baik yang tentunya akan mempengaruhi degradasi moral masyarakat,” kritik pengamat sosial UGM Arie Sudjito kepada Monitor Indonesia, Sabtu (25/6/2011).

Dikatakan Arie, perbuatan Malinda yang telah membobol dana nasabah Citibank sama sekali tidak memberikan pembelajaran positif kepada masyarakat.

“Apalagi kisah itu bukan kisah yang unik, justru membuat kita malu. Pelanggaran moral dalam sistem ekonomi kok menjadi hiburan?” tambahnya.

Bahkan, lanjut Arie, mengangkat kisah hidup Malinda ke layar lebar merupakan salah satu bentuk penghinaan kepada masyarakat Indonesia yang mayoritas masih miskin.

“Film itu kan pasti akan menonjolkan kekayaan Malinda. Pasti ada glamour di sana. Itu sama saja menghina masyarakat Indonesia yang mayoritas hidupnya masih susah,” jelas dia.

Arie tidak menampik adanya kepentingan bisnis di balik rencana penggarapan film itu. Menurutnya, pihak yang akan menggarap film itu hanya didasarkan pada kepentingan bisnis dan tidak peduli dengan nilai.

“Pembuatan film itu hanya kepentingan para pebisnis yang tidak peduli dengan nilai. Yang diuntungkan di situ hanya produser,” katanya.

Sebagai bentuk protes, Arie mengimbau agar masyarakat memboikot jika film Malinda benar-benar diproduksi.

“Masyarakat lebih baik tidak menonton film itu, sebab tidak mempunyai pesan moral yang bisa memberikan inspirasi. Yang jelas, masyarakat tidak akan dapat apa-apa dari situ. Jadi tidak perlu ditonton,” pungkas Arie.

■ Ishak H Pardosi
http://monitorindonesia.com/?p=35432

Cerita Adik Ipar di Jalur Cikeas-Cilangkap

Pramono Edhie Wibowo, Kamis (30/6/2011) resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Upacara pelantikan Pramono dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta dipimpin Presiden SBY pada pukul 14.00 WIB.

PRAMONO Edhie Wibowo menjadi KSAD menggantikan Jenderal George Toisutta yang resmi pensiun alias purna bakti. Pramono diangkat dengan SK Presiden Nomor 40/TNI/2011.

Sebelumnya, selain nama Letjen TNI Pramono Edhie Wibowo ada dua nama kuat lain pengganti Jenderal Toisutta, yakni Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Budiman, dan Kepala Komando Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat Letjen Marciano Norman.

“Bapak Presiden menerima usulan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Nama yang diajukan ke Presiden diyakini sudah memenuhi persyaratan untuk menjabat sebagai KSAD,” kata Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha.

Julian mengaku, tidak mengetahui jumlah nama yang diajukan Wanjakti kepada Presiden. Ia juga membantah bahwa penunjukan adik iparnya sebagai KSAD sarat dengan kepentingan Pemilu 2014. “Anggapan ini berlebihan dan tidak benar,” katanya.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menyatakan bahwa penunjukan KSAD sudah sesuai dengan Wanjakti. Dalam menunjuk seseorang menjadi KSAD, lanjut Panglima, Wanjakti mempertimbangkan profesionalitas, senioritas, penugasan, dan pengalaman selama bertugas di lingkungan TNI AD.

Oleh karena itu, dia mengimbau masyarakat tidak mengaitkan-kaitkan calon KSAD yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Presiden. “Penunjukan KSAD sudah melalui proses di Wanjakti. Jangan dilihat penunjukan KSAD itu ada hubungan kekerabatan dengan Presiden,” kata Agus.

Agus pun menambahkan, pengangkatan KSAD merupakan hak prerogatif Presiden, sedangkan Panglima TNI wajib memberikan saran dan masukan. Namun, penunjukan Letjen TNI Pramono Edhie Wibowo sontak mengudang komentar beragam, karena Pramono tidak lain adalah adik ipar SBY.

“Ini sih unsur nepotismenya yang lebih kental,” kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, menanggapi penunjukan Pramono.

Berdasarkan catatan KontraS, Pramono bukan merupakan calon terbaik dari nama-nama yang diusulkan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti). “Pramono justru yang ketiga. Urutan pertama itu Budiman kedua itu Marciano,” tukasnya.

Selain itu, KontraS juga mencatat sejumlah kekurangan adik Ibu Negara Ani Yudhoyono tersebut. “Dia pernah menjadi komandan Kopassus yang masuk (ke Timor Timur) satu hari sebelum Uskup Belo diserang. Tapi ini tidak pernah diungkapkan,” ungkapnya.

Mensesneg H.Sudi Silalahi membantah pengangkatan Pramono mengandung unsur nepotisme. Menurutnya, pengangkatan tersebut sudah berdasarkan prestasi dan track record, serta jenjang karir Pramono Edhi Wibowo sebagai perwira tinggi TNI AD yang kini menjabat Pangkostrad.

Sementara Letjend TNI Pramono Edhie Wibowo sendiri enggan menanggapi pandangan miring terkait jabatannya sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

“Memang saya adiknya ibu Ani sejak lahir. Setelah Pak SBY menikah dengan Ibu Ani memang saya adik iparnya. Tapi kalau nepotisme, saya serahkan penilaian saya kepada atasan saya, Panglima TNI, KSAD Pak George Toisutta, jadi itu ada mekanismenya sendiri,” kata Pramono usai pelantikan, Kamis (30/6/2011).

Meski Presiden SBY adalah iparnya, dia mengatakan bahwa hal itu tidak menjadikan jabatannya sebagai beban. “Jangan menjadikan itu beban. Jadi harus lebih baik lagi,” katanya.

■ Indra Maliara
http://monitorindonesia.com/?p=36205

AC Manullang: Presiden SBY Tidak Becus, Rusak Harga Diri Bangsa

Presiden SBY dinilai tidak becus melindungi keselamatan warga negaranya. Ini terkait lambannya pemerintah mengakhiri tragedi kemanusiaan di laut Somalia. Memasuki minggu ketiga, pemerintah masih saja berkutat pada opsi negosiasi pembebasan sandera kapal MV Sinar Kudus yang tak kunjung berhasil. Padahal, kemampuan personel Kopassus jauh melebihi pasukan mana pun di dunia ini, tak terkecuali Amerika Serikat.

“PRESIDEN bisa minta kepada Kopassus, bebaskan para sandera itu dengan segala biaya negara yang tidak terbatas. Langsung saja SBY bilang, hai Kopassus kembalikan awak kapal itu. Selesai. Persoalannya, presiden kita ini tidak becus,” tegas pengamat intelijen DR AC Manullang kepada Monitor Indonesia, Sabtu (16/4/2011).

Manullang lantas membandingkan SBY dengan Soeharto. Pada era Soeharto, operasi militer langsung digelar ketika pesawat Woyla dibajak teroris pada 1981. Saat itu, lanjut Manullang, Soeharto langsung memerintahkan Kopassus untuk menggelar operasi militer.

“Lihat saja Soeharto, dengan cepat para teroris yang membajak Woyla bisa dilumpuhkan dengan sukses oleh Kopassus. Kenapa ini tidak bisa?” papar dia.

Padahal, sambung Manullang, kemampuan personel Kopassus saat ini sangat jauh di atas kemampuan pasukan negara lain.

“Kopassus kita jauh lebih hebat dari Amerika, Prancis, Malaysia, dan Cina. Kopassus mampu tidak makan tujuh hari, hanya dengan makan jagung, dan minum air laut. Mereka tidak harus dikasih roti. Itulah kehebatan Kopassus kita. Kopassus jauh lebih mampu dari tentara dunia ini,” nilainya.

Sehingga, opsi menggelar operasi militer untuk pembebasan 20 ABK Sinar Kudus yang kini disandera perompak Somalia sangat realistis. Lagipula, opsi negosiasi yang tengah diupayakan pemerintah, menurut Manullang, hanya buang-buang energi saja.

“Di dunia ini  tidak pernah ada penyandera langsung membebaskan sandera sesudah menerima uang tebusan. Perompak itu pasti berubah-ubah tergantung dari pesan sponsor. Karena ada yang membiayai para perompak itu,” ungkap mantan Kepala Bakin (sekarang BIN) ini.

Itulah sebabnya, opsi militer menjadi pilihan satu-satunya yang harus segera dilaksanakan. Lagipula, jika permintaan uang tebusan itu dipenuhi, itu sama saja menghabisi harga diri negara Indonesia.

“Tidak perlu itu. Yang perlu adalah pembebasan sandera. Apabila dibayar maka habislah harga diri negara ini. Harga diri negara ini hancur karena ketidakmampuan militer dan negara,” tukas pria yang pernah menimba ilmu intelijen di sejumlah negara ini.

Sehingga, sambung dia, pernyataan Menkopolkam Djoko Suyanto yang mengatakan operasi militer sangat sulit dilakukan, merupakan pernyataan yang tidak seharusnya diucapkan.

“Bilang dari saya, bahwa Menkopolkam itu bukan seorang intelijen. Dia itu hanya sebatas militer. Intelijen itu tak lain adalah serangkaian tindakan kerja keras yang pantang mundur. Harus bisa,” katanya.

Sebab, masih kata Manullang, operasi militer sangat membutuhkan data intelijen yang akurat dan tepat waktu. Pertanyaannya, apakah intelijen sudah tahu posisi persis kapal itu?

“Intelijen kita sangat lemah luar biasa dalam hal ini BIN. Sebenarnya lokasi perompak itu sangat strategis diserbu. Asal kita tahu dimana markasnya. Ya serbulah markasnya. Masalahnya, intelijen kita tidak punya data akurat,” nilai Manullang.

■ Ishak H Pardosi
http://monitorindonesia.com/?p=21104 

Mahfud MD: SBY Malu Teken Kenaikan Gajinya Sendiri

Selain Jusuf Kalla, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD ternyata punya cerita menarik soal ngebetnya Presiden SBY mendapat kenaikan gaji.


MENURUT Mahfud, sejak tahun 2008 draf kenaikan gaji Presiden SBY sudah ada di mejanya. Hanya saja SBY tidak mau menandatangani. Dengan alasanya tidak pantas seorang presiden menandatangani kenaikan gajinya sendiri.

“Saya pernah menanyakan ke Setneg masalah kenaikan gaji presiden. Katanya draf kenaikan gaji sudah di meja SBY, tapi beliau nggak mau menadatangani. Masa prsiden tandatangani gajinya sendiri,” kata Mahfud kepada Monitor Indonesia.

Kendati begitu, sebagai seorang pejabat bukanlah gaji yang menjadi ukuran. Tapi memangku jabatan sebagai sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Ia sendiri tidak berpikir berapa gaji yang diperoleh, yang terpenting cukup untuk operasional. “Kalau sekarang saya sudah cukup lah, saya tidak pernah berpikir kenaikan gaji. Yang penting gaji saya cukup buat operasional sebagai Ketua MK,” tutup Mahfud.

Soalnya, kalau ingin mengejar gaji, lanjutnya, untuk ukuran gaji seorang ketua MK, standarnya di atas Rp 100 juta. “Seharusnya gajinya saya sebagai Ketua MK di atas Rp100 juta. Kenyataannya tidak segitu,” imbuhnya.

■ Cahaya Hakim
www.monitorindonesia.com

KPK Bisa Tangkap Nazaruddin Lewat Jalur Persahabatan Dua Negara

Aparat penegak hukum Indonesia seharusnya bertindak tegas memulangkan Nazaruddin, paska ditetapkan sebagai tersangka suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games Palembang. Sebab, tidak ada alasan yang bisa dijadikan alibi terkait masih gagalnya penegak hukum menciduk Nazaruddin dari Singapura. Termasuk alasan tidak adanya perjanjian ekstradisi dengan negara itu.


”TIDAK adanya perjanjian ekstradisi menjadi alasan yang membuat penegak hukum Indonesia tidak bisa melakukan tindakan tegas terhadap Nazaruddin di Singapura,” ujar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (1/7/2011).

Hikmahanto menguraikan, lembaga hukum terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus membuat perjanjian untuk membangun kerjasama dengan aparat penegak hukum di Singapura. Ini sangat penting, agar upaya menciduk pelaku tindak kejahatan korupsi yang melarikan diri ke negeri Singa itu, tidak sia-sia.

”Pemerintah Singapura melalui lembaga penegak hukumnya bisa menangkap Nazaruddin dan diserahkan ke Pemerintah Indonesia,” jelasnya.

Dia meyakini, pemerintah Singapura akan menyetujui cara-cara itu, meskipun tidak ada perjanjian ekstradisi. Dikatakan Hikmahanto, pertimbangan hubungan baik kedua negara menjadi alasan kuat supaya pemerintah Singapura mau melakukan hal tersebut.

”Makanya pemerintah Indonesia melalui Presiden SBY harus meyakinkan pemerintah Singapura,” kata Hikmahanto.

Sebelumnya, Presiden SBY sebenarnya sudah memerintahkan kepolisian untuk mencari, menangkap, serta membawa pulang tersangka Nazaruddin ke Indonesia.

“Kemarin Presiden telah memerintahkan secara langsung kepada Kapolri untuk mencari, menangkap, dan membawa pulang saudara Nazaruddin di Singapura agar bisa memenuhi proses hukum yang bersangkutan di KPK,” ujar Juru Bicara Kepresiden Julian Aldrian Pasha di Istana Presiden Jakarta, Jumat (1/7/2011).

Sementara itu, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum pun mengaku siap memberikan bantuan bila dibutuhkan oleh polisi.

”Tergantung kepada lembaga-lembaga tadi. Kalau mereka membutuhkannya, dengan senang hati untuk mem-back up,” tukas Ketua Satgas, Kuntoro Mangkusubroto di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Jumat (1/7/2011).

Kuntoro mengklaim, Satgas pernah membantu Polri dalam upaya memulangkan terdakwa mafia pajak Gayus Tambunan dari negara yang sama tahun lalu. Menurut Kuntoro, bantuan yang diberikan Satgas nantinya bukanlah berbentuk tindakan eksekusi.

“Satgas tidak memiliki kewenangan untuk hal-hal yang sifatnya eksekutif. Kewenangan kita hanya koordinasi,” kata Kuntoro.

■ Ishak H Pardosi

http://monitorindonesia.com/?p=36365

Polemik PT 5 Persen, Jangan Membunuh Demokrasi Atas Nama Demokrasi

Sidang paripurna DPR RI terkait revisi ambang batas keterwakilan alias Parliamentary Threshold (PT) direncanakan akan digelar pekan depan. Sesuai kesepakatan dalam pleno Baleg DPR, ada dua opsi yang bakal divoting dalam sidang paripurna yakni opsi PT 2,5-5 persen dan PT 3 persen.

SEPERTI diketahui, tiga partai besar yakni Partai Demokrat (PD), Partai Golkar, dan PDI Perjuangan (PDIP) menginginkan agar PT 2,5 persen pada Pemilu 2009 dinaikkan menjadi 5 persen pada Pemilu 2014 mendatang. Sedangkan partai menengah dan kecil yakni PKS, PPP, PAN, PKB, Partai Gerindra, dan Partai Hanura memilih opsi PT 3 persen.

Partai besar beranggapan, naiknya PT menjadi 5 persen akan melahirkan jumlah partai yang lebih sedikit sehingga lebih mudah dikendalikan di parlemen. Apalagi, dengan sistem presidensial saat ini, partai besar meyakini, efektivitas dan stabilitas pemerintahan akan lebih terjamin.

Namun di sisi lain, PT 5 persen justru dinilai telah mengkhianati kemajukan masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, pluralisme Indonesia akhirnya terabaikan karena dibungkam oleh aturan yang tidak mencerminkan wajah asli Indonesia.

“Jangan hilangkan pluralisme Indonesia. Sebab, partai politik itu kan sebenarnya pengejewantahan keragaman sosial sehingga tidak bisa dipisahkan dari partai politik itu sendiri,” tukas Wakil Ketua Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi kepada Monitor Indonesia, Selasa (5/7/2011).

Sehingga, lanjut Viva, menaikkan PT menjadi 5 persen, sama saja membunuh demokrasi atas nama demokrasi itu sendiri. Alasannya, keragaman sosial Indonesia tidak mungkin bisa ditampung oleh beberapa partai politik besar saja.

“Kalau PT 5 persen, berarti partai besar telah membunuh demokrasi atas nama demokrasi itu sendiri. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat demokrasi,” tandasnya.

Alasan perampingan partai politik yang bertujuan agar lebih mudah dikendalikan, menurut Viva, juga tidak masuk akal. Pasalnya, tidak ada jaminan signifikan jika partai politik sedikit akan membuat suhu politik di parlemen dan pemerintahan semakin kondusif. Sebaliknya, jika jumlah partai politik membengkak, bukan berarti akan membuat suhu politik di parlemen dan pemerintahan menjadi kacau.

“Itu logika yang salah. Sebab naik-turunnya suhu politik itu sebenarnya lebih dipengaruhi apakah di antara partai politik itu ada perbedaan ideologi yang cukup ekstrem. Misalnya, partai A mengusung ideologi komunis sedangkan partai B mengusung ideologi agamis,” kata dia.

Viva mencontohkan, kurang kondusifnya situasi politik saat ini pada dasarnya bukan karena jumlah partai politik yang cukup ramai. Akan tetapi, hal itu terjadi karena kurangnya kepemimpinan dari partai besar utamanya partai penguasa.

“Yang paling penting adalah bagaimana kepemimpinan di parlemen. Apakah hanya ingin mengamankan diri sendiri, sibuk mencari citra, atau apakah mampu memimpin?” sindir Viva.

Terlebih lagi, sambung Viva, Setgab Koalisi tidak pernah memiliki grand design dalam program legislasi nasional. Kondisi ini terjadi karena politik tergantung isu.

“Seharusnya isu PT harus dibawa ke dalam Setgab. Karena ini adalah rancang bangun Indonesia masa depan. Faktanya, PD tidak mau menanggapi. Jadi kalau PAN berbeda pendapat, jangan dikatakan tidak berada dalam Setgab,” jelasnya.

Sebenarnya, lanjut anggota Komisi IV DPR ini, tidak ada masalah bagi PAN kalau PT akhirnya dinaikkan menjadi 5 persen. Sebab, pada Pemilu 2009 saja, PAN mampu merebut suara sebesar 6,3 persen. Artinya, tekad PAN yang ingin memperjuangkan PT 3 persen bukan didasari atas nama kepentingan sendiri, tetapi untuk menumbuhkan demokrasi itu sendiri.

“Kita siap saja kalau PT 5 persen. Tidak ada masalah. Kita hanya memperjuangkan agar suara rakyat itu benar-benar memiliki keterwakilan di parlemen. PAN ingin membangun demokrasi yang sebenarnya,” tandas Ketua Bappilu PAN ini.

Apalagi, kepercayaan diri PAN semakin meningkat lantaran pekan lalu Partai Bintang Reformasi (PBR) Jawa Timur sudah menyatakan diri untuk bergabung dengan PAN.

“Bahkan, dalam waktu dekat akan ada beberapa partai yang akan bergabung dengan PAN. Artinya, PT 5 persen itu bukan masalah bagi kita. PAN hanya ingin agar demokrasi Indonesia dibangun dengan sejujurnya,” pungkas Viva.

■ Ishak H Pardosi
http://monitorindonesia.com/?p=36852

Jangan Karena Bule, Gaji Lebih Mentereng, Itu Pelecehan Bagi Indonesia

Aksi demonstrasi yang diwarnai mogok kerja ribuan karyawan Freeport di Timika, Papua, sejak kemarin, Senin (4/7/2011) bukanlah hal yang tiba-tiba. Sebab, ada hal yang cukup mengerikan di balik aksi demo itu. Ya, ketimpangan yang cukup menganga antara gaji pekerja ekspatriat dengan gaji pekerja pribumi. Anehnya lagi, timpangnya gaji itu lebih banyak didasarkan pada faktor ekspatriatnya. Bukan pada umumnya yang idasarkan pada keahlian yang dimiliki karyawan.


“SAYA kira hal ini terjadi karena adanya perbedaan gaji antara orang asing dengan orang pribumi. Padahal, karyawan yang dibayar seharusnya didasari keahlian, bukan karena dia orang asing. Mestinya ini yang harus ditegakkan terlebih dulu,” tegas Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara.

Kepada Monitor Indonesia, Selasa (5/7/2011), Marwan menjelaskan, aksi mogok karyawan Freeport seyogianya mendapat dukungan dari semua pihak, utamanya pemerintah Indonesia. Menurutnya, pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam menyaksikan ketidakadilan di bumi Papua. Sebab, apa yang dirasakan para karyawan pribumi Freeport saat ini merupakan pelecehan terhadap bangsa Indonesia.

“Makanya saya sangat mendukung aksi demo itu. Dan yang kedua, supaya pemerintah ikut membantu melakukan tekanan kepada Freeport, karena ini sudah merupakan pelecehan terhadap bangsa kita sendiri,” tegas dia.

Marwan menegaskan, minimnya peran pemerintah memfasilitasi tuntutan para karyawan merupakan tindakan yang sama saja tidak menghargai bangsa sendiri. Itu sebabnya, lanjut Marwan, agar aksi mogok karyawan tidak terus berlanjut, sebaiknya pemerintah langsung bertindak proaktif.

Seperti diketahui, aksi mogok kerja karyawan Freeport dipicu oleh gagalnya negosiasi serikat pekerja dengan pihak manajemen.

“Kami akan melakukan aksi mogok dari tanggal 4 hingga 11 Juli dengan harapan perusahaan membuka ruang untuk menyelesaikan tuntutan kami,” tegas Juru Bicara SPSI Freeport Virgo Solossa.

Di luar tuntutan menarik kembali karyawan yang telah dipecat, SPSI juga menyampaikan tuntutan kenaikan gaji. Selama ini, para karyawan mengaku hanya dibayar 1,5 dolar AS per jam. Ini sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan karyawan Freeport di negara lain yang bisa mendapatkan upah hingga 15 dolar AS per jam.

”Kelas perusahaan tambang dunia, sekarang masuk tambang nomor satu di dunia, kami cuma selayaknya minta kenaikan upah. Kalau kami main di ‘Barcelona’ bayarannya seperti di ‘Levante’,” kata Virgo menganalogikan layaknya klub sepakbola.

■ Ishak H Pardosi