Letkol Mar FJH Pardosi Pimpin Rombongan Terakhir Pasukan Garuda

Sebanyak 143 personel TNI yang tergabung dalam Satgas Batalyon Mekanis TNI Konga XXIII-F/UNIFIL gelombang  enam telah tiba dengan selamat di Lebanon. Gelombang enam ini merupakan gelombang terakhir dari beberapa gelombang keberangkatan  yang tergabung  dalam Satgas Yonmek Konga XXIII-F/UNIFIL.

ROMBONGAN terakhir Satgas ini dipimpin Wakil Komandan Satgas Letkol Mar FJH Pardosi dengan menumpang pesawat Air Europa, menempuh perjalanan udara kurang lebih 12 jam perjalanan. Tiba di Bandara Beirut Rafik Hariri, pasukan disambut Duta Besar RI untuk Lebanon Drs Dimas Samodra Rum, Mba beserta Staf didampingi Atase Pertahanan RI Kolonel (P) Teguh.

Dalam sambutan singkatnya, Dubes Indonesia untuk Lebanon, menyampaikan ucapan selamat datang di Lebanon, sebagai duta Negara Kontingen Garuda XXIII-F ini, diharapkan dapat mengharumkan nama baik bangsa dan negara Indonesia.

Kedatangan Letkol FJH Pardosi dan pasukannya juga disambut langsung Komandan Satgas Batalyon Mekanis XXIII-F/UNIFIL Letkol Inf Suharto Sudarsono di Markas Indobatt, Adshit al Qusayr, Lebanon Selatan, Kamis (1/12/2011).

“Laksanakan tugas sesuai fungsi masing-masing dan hindari tindakan-tindakan yang dapat melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh UNIFIL,” tegas Letkol Inf Suharto dalam upacara penyambutan. Ia berharap personel yang baru bergabung ini menyesuaikan dengan keadaan area operasi, dan siap untuk melaksanakan tugas.

Dengan kedatangan gelombang terakhir personel Satgas Batalyon Mekanis TNI Konga XXIII-F/UNIFIL, kekuatan Satgas dinyatakan lengkap 100 persen dengan jumlah personel 1.018 orang.

■ Ishak Pardosi

Selesaikan Persoalan Papua dari Hati ke Hati

Persoalan Papua sudah masuk ke tahap kritis. Jika kondisi ini terus dibiarkan, berpisahnya Papua dari Ibu Pertiwi hanya tinggal menunggu waktu. Padahal, konflik yang melanda Papua sangat berkaitan erat dengan masalah kesejahteraan rakyat. Singkatnya, pendekatan dari hati ke hati adalah kunci utamanya.

BUMI Papua butuh perhatian ekstra pemerintah pusat. Sebagai wilayah paling timur Indonesia, Papua selama ini dikenal mengalami ketertinggalan dari daerah lainnya di Nusantara. Masyarakat di sana belum bisa disebut sejahtera kendati di bawah tanahnya terdapat kekayaan yang luar biasa. Ke depan, pemerintah perlu merumuskan kesejahteraan rakyat Papua dengan pendekatan pembangunan melalui kebijakan agar tercapainya solusi tepat atas ketidakadilan yang berlangsung lama ini.

“Akar permasalahan Papua harus digali mendalam, agar membuka ruang dialog yang semakin intens ke arah pencapaian reformulasi strategi dan pembangunan yang berkeadilan untuk Papua,” ujar Ketua Dewan Direktur Sabang-Marauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan.

Hal ini dikemukakan Syahganda dalam seminar nasional bertajuk “Reformasi Strategis Pembangunan yang Berkeadilan di Papua di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (29/11/2011).

Menurut Syahganda, pemerintah pusat dari tahun ke tahun mengidap kelambanan dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat Papua, yang berdampak munculnya ketidakpuasaan warga Papua hingga kini. “Bisa dikatakan pemerintah tidak melaksanakan asas demokrasi untuk menerapkan pembangunan di Papua,” ujarnya.

Syahganda menambahkan, pembangunan Papua meski telah diikuti perjalanan sepuluh tahun Undang-undang No 21/2011 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, ternyata tidak menyelesaikan kemelut dan harapan keadilan rakyat Papua. Sebaliknya, konflik terus berjalan tetapi tidak direspon pemerintah dengan agenda pembangunan yang mampu menyentuh permasalahan pokok.

“Inilah akibat rangkaian konflik dan pemicu utama tidak mampu dijawab dengan cepat dan tepat oleh pemerintah. Dengan demikian pembangunan yang direncanakan pemerintah tak pernah melahirkan kenyamanan, apalagi kemenangan rakyat Papua,” tuturnya.

Syahganda menilai kehadiran pihak asing seperti Freeport yang menikmati kekayaan Papua, justru dibiarkan mendapatkan kemewahan tanpa menawarkan kemudahan pada hajat hidup orang Papua.


Seminar bulanan SMC ini dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo, Ketua Fraksi-PAN DPR RI Tjatur Sapto Edi, Dekan FISIP UI Bambang Shergi Laksmono.


Sebelumnya, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat mengajukan pembentukan daerah otonomi baru sebanyak 54 daerah. Jumlah itu terdiri dari tujuh provinsi, 43 kabupaten, dan empat kota. “Kami mendapat permohonan 54 daerah otonomi baru,” ujar Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi saat rapat kerja (raker) dengan Tim Monitoring Papua dan Papua Barat di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (25/11/2011).

Dikatakan Gamawan, pihaknya belum menindaklanjuti permohonan pembentukan daerah otonom baru tersebut. Namun yang pasti, permohonan akan dibahas terlebih dulu bersama DPR. Saat ini, Gamawan menjelaskan, Kemendagri baru berupaya mengkaji 43 kabupaten.

Gamawan juga menyampaikan untuk meningkatkan kualitas pegawai negeri di Papua, Kemendagri membuka peluang bagi putra-putri Papua untuk magang setahun di Kemendagri.

Mendagri juga berusaha agar putra-putri Papua diberi kesempatan magang di instansi pemerintahan di provinsi lain. “Akan diusahakan magang di provinsi lain. Ini akan mempercepat berkembangnya wawasan, kompetensi, dan kemampuan lain,” terang Gamawan.

■ Ishak H Pardosi

http://monitorindonesia.com/2011/11/29/selesaikan-persoalan-papua-dari-hati-ke-hati/ 

Menggugat Hipotesis Peradaban Baru Orang Batak

Ada hipotesis yang cukup menggelitik; orang Batak yang berasal dari pedalaman cenderung tidak sanggup bersaing dengan mereka yang berasal dari perlintasan emas Tapanuli. Jika ditelisik lebih mendalam, lahirnya sebuah peradaban baru adalah penyebabnya. Kini, setelah era otonomi daerah bergelora, masihkah hipotesis itu relevan?

                                                                                                                                                               Ishak H Pardosi

Tiga potong kue, semangkuk jus jeruk plus alunan musik lembut mendayu di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan. Sore itu, saya akhirnya bisa bertatap muka dengan salah satu putra terbaik Batak, yang kini sedikit terlihat renta. Ya, membuat janji sepakat untuk bertemu muka dengan pria ini memang gampang-gampang susah. Dibalut jas coklat lengkap dengan topi koboi, ia memulai perbincangan di sebuah meja berbalut kain putih, di sebelah kanan pintu masuk hotel yang tidak terlalu mentereng itu.

Ihwal pertemuan itu sendiri, sebenarnya karena saya ingin memintai analisis dan pengamatannya soal maraknya aksi teror di Tanah Air, belakangan ini. Sebagai veteran di dunia intelijen formal, DR AC Manullang memang dikenal tahu banyak seluk-beluk spionase. Sehingga, ia acapkali dimintai komentar oleh awak media massa.

Meski sudah cukup lama meninggalkan dunia intelijen formal, AC Manullang ternyata masih mampu mengendus pihak mana saja yang berupaya menciptakan kerusuhan di Indonesia. Sedikit bocoran dari Manullang, rangkaian teror yang melanda Indonesia memang sengaja diciptakan demi kepentingan ekonomi pihak Barat. Sedangkan motif ideologi atau agama yang sering disebut sebagai alasan di balik teror itu, hanyalah topeng untuk mengaburkan pemahaman publik.

Harus diakui, AC Manullang adalah seorang dedengkot yang dikenal piawai tentang seluk-beluk spionase. Apalagi, karirnya semasa di intelijen cukup meyakinkan pengetahuannya itu. Terakhir, ia menjabat sebagai salah satu direktur di BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen Negara) sebelum berubah nama menjadi BIN (Badan Intelijen Negara).

Namun, bukan analisis soal bagaimana teroris beraksi di Indonesia yang membuat saya semakin penasaran. Bukan pula soal misteri intelijen yang sepertinya sering tidak masuk akal. Akan tetapi, ada hal menarik dari “Si Ompung” demikian ia biasa disapa, yang membuat akal logika saya sedikit terguncang.

Dikatakan Manullang, bibit unggul orang Batak yang dibuktikan dengan banyaknya putra-putri Batak yang cukup sukses di negeri ini, sebenarnya tidak datang begitu saja. Akan tetapi, pencapaian itu tumbuh secara perlahan sebagai akibat dari kerasnya perjuangan kehidupan di bumi Tapanuli. Tanah yang kurang subur ditambah metode pertanian yang tradisional, minimnya lapangan pekerjaan, serta masih sulitnya akses ke daerah lain memaksa orang Batak terdahulu berjibaku untuk keluar dari kesengsaraan itu. Tidak ada pilihan lain kecuali melakukan migrasi ke daerah lain yang lebih maju. Itulah awal diaspora orang Batak ke wilayah luar, seperti halnya langkah Yahudi zaman dulu.

Tak perlu waktu lama, orang Batak dengan mudahnya bisa ditemukan di setiap sudut Nusantara, di samping terus menjelajah ke mancanegara. Hebatnya lagi, orang Batak bukan sekadar berpencar tanpa hasil. Diyakini, karena diawali tekad ingin mengubah ritme kehidupan, secara sporadis pula orang Batak akhirnya berhasil menuai kesuksesan. Dalam beberapa dekade saja, Batak berubah menjadi salah satu suku yang disegani di Republik, paling tidak untuk sampai saat ini.

Sampai di sini, paparan Manullang masih sama dengan apa yang di pikiran saya sebelumnya. Dari berbagai pengalaman dan banyaknya literatur mengenai seluk-beluk kesuksesan orang Batak, apa yang dikatakan Manullang di atas, tidak ada yang terlalu istimewa.

Suara musik mendayu masih berlanjut. Ia masih setia dengan tutur katanya yang meledak-ledak, sesekali tertawa terbahak. Manullang kembali melanjutkan paparannya. Kata Manullang, orang Batak yang berasal dari daerah Tapanuli pedalaman akan sulit bersaing dengan orang Batak yang berasal dari daerah Tapanuli yang telah bersinggungan dengan budaya dari luar.

“Dalam hal kemajuan berpikir yang selanjutnya mempengaruhi tingkat kesuksesan, orang Habinsaran tidak akan mungkin bisa mengalahkan orang Balige, misalnya. Begitu juga dengan daerah lainnya,” seru Manullang mendeskripsikan dua daerah yang berbeda.

Saya harus menghela nafas sejenak. Jujur saja, saya cukup terkejut dengan komentar itu. Pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi. Bukankah orang Batak di Habinsaran sama dengan orang Batak di Balige? “Pada dasarnya, keduanya adalah sama, yang membedakan adalah di Habinsaran itu tidak ada peradaban baru yang lahir, sedangkan di Balige itu jelas ada,” jawab Manullang.

Hadirnya sebuah peradaban baru merupakan jawaban kenapa seseorang atau sebuah komunitas bisa menjadi lebih maju. Membandingkan Habinsaran dengan Balige, dalam hal peradaban baru tentulah sangat jauh berbeda. Di Habinsaran, hampir tidak ada peradaban baru, berbeda dengan Balige yang sejak lama sudah disinggahi peradaban baru.

Masih kata Manullang, peradaban baru merupakan hasil dari percampuran budaya asli dengan budaya yang datang dari luar. Dengan adanya percampuran itu, selanjutnya akan melahirkan budaya baru yang lebih modern. Dengan kata lain, perjumpaan antara masyarakat Balige dengan masyarakat luar Balige, pelan-pelan akan melahirkan pemikiran dan kemajuan baru.

Sampai di sini, saya harus menyerah dan manggut-manggut saja. Sepintas, pemikiran Manullang ini ada benarnya. Buktinya, orang Batak yang saat ini mampu berkiprah di tingkat nasional, mayoritas berasal dari lintasan ‘emas’ Tapanuli. Mereka rata-rata berasal dari kawasan Tarutung, Balige, Samosir, Porsea, maupun Siantar. Kalaupun ada yang berasal dari daerah pedalaman Tapanuli seperti Habinsaran, jumlahnya memang bisa dihitung jari. Itu pun sebenarnya belum bisa disebut mampu merebut tempat di tingkat nasional.

Namun, hipotesis yang agaknya sudah mendekati kebenaran milik AC Manullang itu, kemungkinan besar akan gugur, paling lama dua puluh tahun mendatang. Ini menurut saya. Otonomi daerah yang kini menggelora di seluruh Indonesia, termasuk di kawasan Tapanuli adalah alasan utamanya.

Kita tentu sepakat, relevansi antara otonomi daerah dengan peradaban baru sangatlah kuat. Pembangunan kawasan Tapanuli, seperti Kecamatan Habinsaran di Kabupaten Tobasa merupakan indikator utamanya. Sejak otonomi daerah bergulir 1999 lalu, Habinsaran yang dulu dikenal tertinggal, saat ini boleh sedikit dibanggakan. Denyut pembangunan di berbagai sektor kehidupan senantiasa berkembang. Saat ini, sudah cukup banyak orang di luar Habinsaran yang mempunyai kepentingan dan harus bersinggungan dengan daerah ini. Otomatis, sebagaimana analisis AC Manullang, peradaban baru di bumi Habinsaran sebenarnya sudah terlahir. Di luar Habinsaran, saya meyakini hal yang sama juga sedang terjadi. Bahkan, mungkin lebih dahsyat.

Saya juga percaya, DR AC Manullang tidak akan keberatan apabila hipotesis miliknya akan segera berakhir, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Tanpa kecuali, seluruh kawasan Tapanuli nantinya akan bisa maju bersama-sama, membangun sekaligus mengabdi hanya untuk negeri tercinta. Selamat datang peradaban baru.

Tulisan ini dimuat di Majalah HORAS edisi 145, 1-20 Desember 2011

Letkol Mar FJH Pardosi, Prajurit Marinir dari Parsoburan sampai Timur Tengah

Letnan Kolonel Freddy Jhon Hamonangan Pardosi adalah salah satu prajurit terbaik yang dimiliki Korps Marinir saat ini. FJH Pardosi, begitu dia biasa disapa, adalah sosok yang tenang, berwibawa, dan berkharisma. Dia tidak mengenal istilah tedeng aling-aling. Sebaliknya, ia merupakan sosok yang memiliki kepribadian kuat. Singkatnya, penampilan FJH Pardosi sebagai perwira marinir ditambah nada bicaranya yang tegas sudah cukup mewakili dirinya sebagai pribadi yang dihormati dan disegani.

FJH Pardosi layak disebut seorang prajurit marinir tulen. Motto ‘sekali menjadi prajurit marinir, selamanya marinir’ menjadi pengikat jiwanya dengan Korps Marinir. Kebanggaan, jiwa korsa, dan naluri tempur, adalah nafas bagi prajurit Baret Ungu ini. Kecekatan dan kemampuan yang dia miliki selanjutnya menjelma dalam segudang kiprah dan pengalamannya selama bertugas sebagai perwira militer di Korps Marinir. Sejak resmi menyandang predikat prajurit marinir pada 1994, rekor terjun langsung ke sejumlah operasi yang dimiliki FJH Pardosi jelas sudah melampaui hitungan jari.

Namun, dari sekian banyak penugasan yang dijalani, FJH Pardosi amat terkesan ketika dipercaya untuk bergabung dengan Satgas Tempur di Nanggrou Aceh Darussalam, beberapa waktu lalu. Mendapat kepercayaan dari negara untuk melaksanakan Pengamanan Pulau Terluar Wilayah NKRI di Kepulauan Natuna juga membuat jiwa kepemimpinan FJH Pardosi semakin terasah. Dalam operasi pembebasan sandera Kapal Motor (KM) Sinar Kudus yang disandera perompak Somalia pertengahan Maret lalu, juga merupakan hasil kerja keras pasukan marinir dimana FJH Pardosi ikut ambil bagian dalam misi tersebut.

Korps Marinir memang dikenal sebagai pasukan yang memiliki kemampuan tempur di tiga media sekaligus yakni di darat, di laut, maupun di udara. Namun, prajurit marinir juga meyakini, profesionalisme yang tinggi hanya dapat dicapai jika prajurit Korps Marinir memiliki kebanggaan, jiwa korsa dan naluri tempur yang kuat.


Memimpin Pasukan Garuda ke Libanon

Kenyang berbagai penugasan yang dipercayakan negara kepadanya, tidak lantas menjadikan FJH Pardosi berpuas diri. Bagi dia, terjun langsung mengemban misi yang diletakkan di pundaknya mesti diselesaikan dengan penuh rasa tanggungjawab. Tidak peduli apapun risikonya. Terkini, perwira marinir ini kembali dipercaya negara untuk memimpin Pasukan Garuda di Lebanon, Timur Tengah, dalam misi perdamaian PBB. Pasukan berjumlah 1300 personil direncanakan akan berangkat mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional pada akhir 2011 ini.

“Ini tugas yang cukup menantang. Namun, sebagai prajurit Marinir, penugasan ini merupakan kehormatan yang bernilai istimewa bagi saya,” tegas FJH Pardosi saat berbincang dengan HORAS di ruangannya di Markas Brigade Infantri (Brigif) II Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, awal pekan lalu.

Di Brigif II Marinir, FJH Pardosi dipercaya sebagai Komandan Batalyon Infantri 4 Marinir, yang memiliki fungsi dan kemampuan sebagai Batalyon Tim Pendarat Korps Marinir dalam melaksanakan Operasi Pendaratan Amfibi. Dia menempati posisi ini usai mengemban tugas sebagai Komandan Batalyon Marinir Pertahanan Lantamal IV (Yonmarharlan IV), Tanjung Pinang, Kepulauan Natuna, akhir tahun lalu.

Dipercaya negara untuk memimpin Pasukan Garuda tentu saja membuat FJH Pardosi semakin terpacu untuk memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Menurut dia, ikut serta dalam misi perdamaian dunia mesti dilandasi semangat dan kecintaan terhadap Tanah Air terlebih dulu.

“Saya ingin Merah Putih semakin berkibar di Libanon, sebagai salah satu negara yang turut bertugas menjaga perdamaian di sana. Saya yakin, pengalaman selama menjaga perdamaian dan kedaulatan Indonesia adalah modal yang lebih dari cukup untuk mewujudkan itu,” tukas pria jebolan AKABRI 1994 ini.

Perwira yang memiliki semangat luar biasa ini berharap, penugasannya ke Libanon akan menjadikan dirinya semakin matang memimpin pasukan militer, sekaligus membuat nama besar Korps Marinir semakin harum. Ke depan, ayah empat anak ini optimis, segudang pengalaman yang dimiliki akan mengubah dirinya menjadi sosok yang penuh tanggungjawab dan berdedikasi tinggi untuk negara.

“Mempersembahkan yang terbaik untuk negara merupakan impian saya sebagai prajurit Marinir. Penugasan oleh negara ke berbagai medan, adalah kebanggaan yang tidak ternilai,” tukas FJH Pardosi.


Sepenuh Bakti untuk Korps Marinir

FJH Pardosi lahir di Balige, Sumatera Utara, 14 Desember 1971. Dia menyelesaikan pendidikan SD hingga SMA di kampung halamannya di Parsoburan, Habinsaran, sekira 40 kilometer dari Balige. Sejak kecil, bakat memimpin FJH Pardosi memang sudah terbentuk. Faktor kuatnya disiplin dalam keluarga plus pendidikan sekolah yang tergolong keras, adalah hal lain yang semakin menguatkan karakter yang ia miliki.

Si Anak Kampung ini selanjutnya meninggalkan kampung halaman yang ia amat cintai pada 1991. Kala itu, niat dan tekadnya sudah bulat untuk mengabdi kepada Nusa dan Bangsa. “Sejak anak-anak, saya memang bercita-cita menjadi seorang tentara. Kelihatannya gagah dan berani,” kenang dia.

Impiannya untuk membaktikan diri kepada Merah Putih diawali dengan kelulusannya di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) pada 1991. “Diterima di AKABRI Laut otomatis membuat alur kehidupan saya berubah total. Harus menyesuaikan diri dengan disiplin militer,” tutur FJH Pardosi.

Menempuh pendidikan selama tiga tahun sebagai taruna militer dengan kejuruan marinir, FJH Pardosi lulus pada 1994 dengan pangkat Letnan Dua. Resmi menyandang sebagai perwira marinir, FJH Pardosi langsung dipercaya menjadi Komandan Peleton di Batalyon Infanteri Marinir. “Mendapat penugasan pertama sebagai komandan peleton, adalah kenangan yang cukup mengesankan bagi saya,” katanya.

Berturut-turut, suami dari Christina Romauli C. Siboro S.Sos ini selanjutnya mengikuti berbagai pendidikan militer selain dipercaya menempati sederet jabatan di lingkungan Korps Marinir. “Kenyang pengalaman di berbagai macam penugasan bagi saya adalah pelajaran yang sangat berharga. Bersyukur juga karena keluarga selalu mendukung dan memompa semangat, kemanapun saya ditempatkan,” kata FJH Pardosi.

Terakhir, ayah dari Virgie Samantha Parsaulian Pardosi, Chelsea Maria Nauli Pardosi, Ralph Samuel Habinsaran Pardosi, dan Jonathan Mathew Hatorangan Pardosi, ini mengikuti Pendidikan Seskoal pada tahun 2009. Selain mengikuti pendidikan militer, saat ini dia tengah menyelesaikan pendidikan di salah satu universitas di Jakarta. “Ilmu dan pengalaman memang harus berjalan beriringan. Niscaya, dengan modal tersebut, suatu saat nanti saya bisa menjadi lebih berguna bagi Nusa dan Bangsa,” seru FJP Pardosi, optimis.


Ikuti Naluri, Latih Kemampuan, Cari Kelebihan, Kembangkan!

Ada hal menarik yang layak ditiru para generasi muda dari sosok FJH Pardosi. Dia meyakini, ritme kehidupan yang terus berputar seyogianya dilandasi falsafah kuat untuk dijadikan sebagai pedoman. Mengikuti naluri, mengembangkan kemampuan, mencari kelebihan, serta mengembangkan potensi diri tersebut adalah kata kunci mencapai kesuksesan.

Dia memaparkan, karena hidup adalah perjuangan tanpa henti, kesuksesan juga ditentukan kemauan untuk mengikuti naluri tanpa ragu. Tentu saja, sosok yang ingin maju adalah mereka yang memiliki naluri yang baik dan sudah dilatih melalui pengalaman sebanyak mungkin dan menjadikannya pelajaran yang berharga.

“Ikuti Naluri, Latih Kemampuan, Cari Kelebihan, Kembangkan!” merupakan falsafah hidup yang dipegang teguh FJH Pardosi. “Kita harus melatih kemampuan yang kita miliki. Karena kemampuan itu bagaikan pisau yang akan tumpul dan berkarat jika tidak diasah dan digunakan secara terus menerus. Artinya, senantiasa memacu kelebihan dan potensi diri adalah bekal utama menuju kehidupan yang lebih baik. Try The Best, Do The Best, Always The Best,” pesan dia.

FJH Pardosi, Putera Habinsaran yang akan menjalankan tugas negara ke Libanon, Timur Tengah, juga sangat memaknai salah satu umpasa Batak yang berbunyi Napuran Tano-Tano, Rangging Ma Siranggongan. Dagingta Padao-Dao, Tondinta Ma Sigomgoman. “Sebagai prajurit marinir yang siap ditugaskan negara kemanapun, saya mewujudkan umpasa itu sebagai pegangan keterikatan batin dengan seluruh keluarga tercinta, termasuk Korps Marinir,” tuntas FJH Pardosi. IHP

Terbit di Majalah HORAS, edisi 145, 1-20 Desember 2011

Komite Etik Membersihkan KPK Tanpa Sanksi

Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai cenderung berhasrat untuk menyelamatkan pimpinan KPK, karena tidak bersikap tegas terhadap semua bentuk pelanggaran etik yang dilakukan pimpinan komisi itu. Padahal, sekecil apa pun pelanggaran etik semestinya diberi sanksi demi menjaga integritas lembaga tersebut.




 
“KEPUTUSAN Komite Etik telah menciptakan preseden buruk bagi KPK pada masa mendatang karena pertemuan pimpinan lembaga itu dengan sejumlah pihak, termasuk petinggi partai politik yang kadernya diduga bermasalah, dianggap bukan pelanggaran,” kata Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi.

Pendapat tersebut disampaikan Hendardi, menanggapi kesimpulan Komite Etik KPK yang antara lain menyatakan bahwa Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan Haryono Umar tidak bersalah meski ada tiga dari tujuh hakim yang memberikan pendapat berbeda.

Sebagaimana diberitakan, Komite Etik KPK memutuskan bahwa Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja dan Sekjen KPK Bambang Praptono Sunu telah melanggar etika ringan. Adapun Chandra M Hamzah dan Haryono Umar dianggap tidak bersalah.

Hendardi mengungkapkan, sebagaimana keterangan petinggi Demokrat yang diperiksa, Chandra telah bertemu dengan M Nazaruddin. Namun, hal itu justru diabaikan oleh Komite Etik, bahkan dianggap bukan pelanggaran etik. Chandra hanya dinasihati agar berhati-hati. Hal serupa juga diterapkan kepada Haryono Umar.

“Padahal, Pasal 36 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menyebutkan, ‘Pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara korupsi yang ditangani KPK dengan alasan apa pun’,” jelasnya.

Kemudian, lanjut Hendardi, dalam Pasal 65 undang-undang itu disebutkan, setiap anggota KPK yang melanggar Pasal 36 di atas, dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun. “Artinya, dalam konstruksi Undang-Undang KPK, ‘pertemuan’ semacam itu adalah tindak pidana. Perlu diingat, perkara korupsi tidak selalu menyangkut diri pihak yang bertemu, tetapi dapat berarti membicarakan dan dealing perkara yang melilit kader-kader partainya,” tukasnya.

Oleh karena itu, Hendardi menilai, produk Komite Etik KPK justru bisa menciptakan preseden buruk bagi penguatan integritas KPK. Para pimpinan KPK dianggap sah untuk bertemu dengan pihak-pihak, termasuk petinggi partai politik yang kader-kadernya diduga terlibat perkara korupsi.

“Komite Etik, yang sejak awal diharapkan mampu memulihkan kepercayaan publik pada KPK, justru semakin memperkuat dugaan publik bahwa Komite Etik hanya ditujukan untuk ‘menyelamatkan’ pimpinan KPK dengan semangat kolektivisme,” katanya.

Pembiaran pelanggaran etik tanpa pertanggungjawaban, kecuali nasihat untuk berhati-hati, kata Hendardi, menunjukkan bahwa kerja Komite Etik tak lebih dari sekadar ‘binatu’ bagi sejumlah pimpinan KPK yang diduga melanggar kode etik.

Sementara Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti mengatakan, ada pertanyaan besar terkait hasil putusan Komite Etik KPK. Menurut Ray, agak sulit untuk memastikan kebenaran ada atau tidaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan pimpinan KPK.

“Apakah sepenuhnya kesimpulan komite etik itu adalah memang benar apa adanya? Di situlah pertanyaan besarnya. Tentu kita tak tahu benar soal ini. Apakah penyelidikan itu didekati dengan pendekatan hukum formal pidana di mana fakta-fakta hukum menjadi acuannya, atau memang dasarnya bukan itu?” kata Ray, Kamis (6/10/2011).

Dikatakan Ray, jika berdasarkan penyelidikan komite etik maka keputusannya memang tidak ada pelanggaran. Hal tersebut berarti dapat dikatakan, tudingan mantan bendahara umum Partai Demokrat, M Nazaruddin, tidak benar dan hanya membuat tudingan itu sekedar semacam penekanan kepada KPK untuk tidak berlaku secara dalam.

Namun, jika didasarkan pada etika, lanjut Ray, pertanyaan besarnya lagi yakni etika mana yang memperkenankan seorang komisioner KPK dapat bertemu dengan seseorang dalam pertemuan-pertemuan yang terlihat istimewa.

“Tapi, lagi-lagi yang perlu kita ingat bahwa tujuan komite etik itu hanya membuktikan ada tidaknya tindakan yang menyalahi kode etik KPK. Tetapi jika mendekati kasus ini dari aspek legal formal maka akan sulit untuk mengungkapkan kasusnya,” katanya.

Lebih lanjut, Ray meminta agar KPK dapat mengambil pelajaran dari putusan Komite Etik. Menurutnya, sebagai lembaga anti-korupsi yang masih dipercaya publik, KPK harus menunjukan kredibilitasnya dan jangan terjebak pada perilaku atau filosofi seperti lembaga-lembaga lainnya.

“Yaitu perilaku lembaga-lembaga yang memiliki sikap lemah lembut terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang internalnya. Sikap ini hanya akan menjatuhkan kita pada apatisme terhadap pemberantasan korupsi dan pelemahan terhadap persepsi masyarakat atas kebersihan KPK,” tegas Ray.

■ Indra Maliara
http://monitorindonesia.com/?p=52702
http://monitorindonesia.com/?p=52688
http://monitorindonesia.com/?p=52695
http://monitorindonesia.com/?p=52694
http://monitorindonesia.com/?p=52697

MONITOR INDONESIA: Membongkar Tabir Gelap Pembunuhan 14 Maret

MONITOR INDONESIA: Membongkar Tabir Gelap Pembunuhan 14 Maret

Membongkar Tabir Gelap Pembunuhan 14 Maret

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar, menjalani sidang Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (6/9/2011), terkait kasus pembunuhan Direktur Putra Rajawali Banjaran, Nasruddin Zulkarnaen.

PENGADILAN Tingkat Pertama Jakarta Selatan memutuskan Antasari Azhar, mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, bersalah turut serta menganjurkan pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen dengan hukuman 18 tahun penjara. Atas putusan tersebut, Antasari mengajukan permohonan PK setelah usaha banding dan kasasi ditolak.

Dalam sidang yang mengagendakan pembacaan berkas PK itu, Antasari sendiri yang membacakan sendiri memori PK yang disusun oleh pihaknya. “Alhamdulillah, saya hadir dalam keadaan sehat, sekalipun harapan kami dan keluarga, siapa sebetulnya yang harus berada di LP Tangerang, kami tidak sepantasnya berada di sana,” kata Antasari, Selasa (6/9/2011).

Dalam sidang tersebut, selain pihak keluarga, sejumlah tokoh dan para petinggi partai politik juga turut hadir dalam ruang sidang. Duduk di sebelah istri Antasari, Ida Laksmiwati, tampak mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Ramli.

Selain Rizal Ramli, politisi Partai Gerindra, Permadi SH, juga hadir. Permadi duduk di samping aktor senior Pong Harjatmo, yang belakang ini sangat vokal atas masalah-masalah politik.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham juga menyempatkan diri hadir di persidangan. Idrus mengaku, kehadiran dirinya untuk mendukung proses hukum dan hak-hak Antasari. Menurutnya, adalah hal penting bagaimana mengkoreksi proses hukum berjalan dengan benar dalam kasus yang melibatkan mantan ketua KPK ini.

“Inikan Antasari adiknya teman saya juga. Kami dukung perjuangan warga dalam upaya untuk menegakkan hukum. Siapapun akan kami dukung. Bukan hanya Antasari,” kata Idrus, saat menjawab pertanyaan wartawan terkait dukungannya terhadap Antasari.

Selain dihadiri para tokoh, sidang PK Antasari juga dihadiri oleh Adik kandung Direktur PT Rajawali Putra Banjaran Nasrudin Zulkarnaen, Andi Syamsudin dan istrinya Dewi Tamburaka. Yang menarik, keduanya mengaku datang untuk mendukung Antasari.

“Harapan kami mudah-mudahan dengan sidang PK ini kebenaran akan terungkap semua dan beberapa kejanggalan kemarin pada waktu sidang awal itu kan sudah mulai tampak. Kami sekeluarga dukung Pak Antasari sepenuhnya,” kata istri Andi Syamsudin, Dewi Tamburaka.

Ia mengaku bersama Andi baru datang dari kota Makassar khusus untuk mendukung Antasari. Dewi menyatakan sejak awal keluarga besarnya tidak yakin jika Antasari merupakan aktor intelektual pembunuhan Nasruddin. Mereka sanksi bahwa ada SMS ancaman dari Antasari seperti yang dituduhkan dalam dakwaan terhadap mantan Ketua KPK tersebut.

“Dari awal kita dari keluarga juga abu-abu kelihatannya. Abu-abu kalau auktor intelektualisnya adalah Antasari. Kami tidak yakin. Tapi ini kan ada prosesnya. Tapi nanti pasti akan terungkap semua,” kata Dewi.

“Kami juga mempertanyakan, chip HP (handphone) almarhum, kok bisa rusak? Ditembaknya kan di kepala. Kenapa bisa rusak chipnya. Enggak ada juga ancaman di SMS. Enggak ada itu. Itu mesti ditelusuri,” tambahnya.

Dia dan keluarganya berharap Antasari dapat dibebaskan dari kasus itu. “Kami harapkan pada sidang kasus ini, agar Pak Antasari bisa bebas,” katanya. Pada 14 Maret 2009 silam, Antasari didakwa membunuh Nasruddin Zulkarnaen saat tengah menyelidiki penyimpangan pengadaan alat telekomunikasi dan informasi (TI) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Antasari Ashar dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Nasruddin Zulkarnaen, Direktur PT Putra Rajawali Banjaran. Mantan Ketua Komisi Pemberantas Korupsi itu dijerat Pasal 55 Ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 (1) ke-2 KUHP Pasal 340 dengan ancaman hukuman mati. Antasari juga dituduh telah berbuat tidak senonoh dengan Rhani Juliani, istri Nasrudin.

Ia divonis 18 tahun oleh PN Jakarta Selatan pada Kamis (11/2/2010), dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, Banteng. Pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi, permohonan Antasari juga ditolak. Namun, sejak proses penyidikan hingga persidangan, berbagai pihak menilai kasus Antasari direkayasa.

■  Indra Maliara
http://monitorindonesia.com/?p=47410
http://monitorindonesia.com/?p=47416
http://monitorindonesia.com/?p=47420
http://monitorindonesia.com/?p=47421
http://monitorindonesia.com/?p=47427

Ketika Mudik Jadi Pembicaraan di Rapat Kabinet

Hajatan besar bangsa Indonesia tidak hanya terjadi saat pemilu yang berlangsung lima tahun sekali. Tradisi mudik ke kampung halaman merupakan hajatan besar bangsa Indonesia yang berlangsung setiap tahun.

JELANG kegiatan Safari Ramadhan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bersama para pembantunya melakukan rapat kabinet paripurna membahas persiapan mudik lebaran tahun ini, Senin (22/8/2011).

Hadir dalam sidang kabinet tersebut Wakil Presiden Boediono, menteri koordinator, para menteri, Kapolri, Panglima TNI dan Jaksa Agung. Dalam sidang kabinet tersebut Presiden akan mencek kesiapan pemerintah menghadapi Lebaran, termasuk harga kebutuhan pokok, transportasi arus mudik dan sejumlah sektor lainnya.

Para menteri-menteri bidang teknis melapor persiapan lebaran ke Presiden SBY. Mereka mengatakan semua infrastruktur persiapan menyambut arus mudik tak ada gangguan berarti. Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, untuk angkutan mudik lebaran, SBY diberikan laporan semua angkutan sudah disiapkan dengan penambahan-penambahan armada angkutan umum lebaran.

“Kesiapan jalan dilaporkan PU tadi cukup baik kecuali yang langganan kemacetan, kecuali Nagreg dan Pantura dan daerah pelebaran jalan di provinsi Jateng dan Jabar seperti Pasar Ciasem, Jatibarang, Pasar Losari semua dilakukan pengaturan yang lebih baik,” kata Hatta. “Penyelesaian jembatan yang selama ini mengganggu, juga sudah diselesaikan. Sehingga diharapkan arus mudik lebih lancar dibanding tahun sebelum-sebelumnya,” tambahnya.

Senada dengan Hatta, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan, masih ada beberapa permasalahan yang akan dijumpai para pemudik pada lebaran 2011. Kemenhub dalam Rencana Operasi Angkutan Lebaran 2011 terkait kondisi dan permasalahan menggarisbawahi beberapa titik rawan kemacetan di daerah Pantura dan Jalur selatan.

Antara lain, Kemenhub mengungkapkan jalan lingkar Nagreg sedang dilakukan perbaikan pemangkasan tanah sehingga bisa menyebabkan kemacetan karena menggunakan lajur yang berlawanan dengan sistem buka tutup.

Kemudian masih ada beberapa pembangunan proyek jembatan yang masih dalam tahapan penyelesaian. “Diantaranya penyelesaian pembangunan jembatan di Dryport Kawasan Industri Cikarang, Subang (Patok Beusi), Brebes, Pait (Pekalongan) dan Kendal,” terang pihak Kemenhub.

Kemenhub juga menegaskan ada beberapa titik lokasi sumbangan pembangunan tempat ibadah yang menggunakan badan jalan sehingga dapat menghambat laju kendaraan.

Selain masalah-masalah diatas, permasalahan utama adalah masih banyaknya pasar tumpah di daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah. “Terdapat beberapa kondisi dan permasalahan dalam arus mudik. Antara lain, adanya 88 pasar tumpah di ruas jalan utama pada Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah,” jelas pihak Kemenhub dalam laporannya.

Selain pasar tumpah, Kemenhub mengungkapkan beberapa permasalahan lain yakni penggunaan sepeda motor yang diperkirakan mengalami peningkatan 7,42 persen dibandingkan tahun 2010.

■  Indra Maliara
http://monitorindonesia.com/?p=46082

Sri Mulyani Indrawati Biang Kerok Hobi Ngutang Indonesia?

Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kerap dilekatkan dengan ekonom yang punya otak tokcer. Bekas anak buah Presiden SBY ini, karena otaknya yang cemerlang itu, akhirnya dipercaya untuk menduduki posisi penting di Bank Dunia sebagai Managing Director, tahun lalu. Sejak hijrah ke Amerika Serikat, diakui memang Sri Mulyani tidak pernah memaksakan agenda-agenda lembaga keuangan internasional itu secara langsung untuk dilaksanakan pemerintah Indonesia.

“SECARA langsung mungkin tidak ya. Tapi kita bisa lihat transaksi dengan Bank Dunia dan ADB (Asia Development Bank) terus jalan. Penjualan surat utang kita terus meningkat,” kata pengamat ekonomi Kusfiardi, belum lama ini.

“Itu artinya, ini kan skenario yang sejak lama didesakkan, didorong Bank Dunia terhadap Indonesia seiring dengan keputusan pemerintah membubarkan CGI (Consultative Group on Indonesia),” sambung Kusfiardi.

Mantan Koordinator Koalisi Anti Utang ini menjelaskan, saat pemerintah membubarkan CGI, Bank Dunia sudah mengatakan Indonesia harus memikirkan bagaimana cara mendapatkan utang-utang dari sumber-sumber yang di luar bantuan dari lembaga keuangan internasional.

“Artinya Indonesia didorong masuk ke sumber-sumber pinjaman yang komersial, melalui surat utang tadi di domestik maupun internasional,” urainya.

Seringkali, penjualan surat utang itu melebihi kuota dalam setiap tahunnya. Sayangnya, semakin membuncitnya penjualan surat utang itu bukanlah sebuah prestasi. Tetapi sebaliknya, itu diakibatkan oleh perencanaan yang amburadul.

“Buruknya perencanaan yang akhirnya membebani anggaran kita. Karena pinjaman itu harus dibayar, utang komersil. Utang komersil ini menguntungkan negara-negara maju dalam menutupi defisitnya. Karena selisih tingkat suku bunganya dengan suku bunga internasional yang berlaku, itu cukup jauh,” tandasnya.

Jadi, katanya berkesimpulan, meski pinjaman Indonesia berkurang, tapi kendali Bank Dunia terhadap Indonesia sama kadarnya.

“Surat utang yang diterbitkan Indonesia itu, dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi dari tingkat internasional, jelas-jelas akan membebani anggaran negara di masa akan datang. Karena itu para pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan ini harusnya bisa mengevaluasi sebelum ini jadi bencana pada waktunya nanti,” katanya mengingatkan.

Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli  mengatakan yang disebut utang, baik di dalam negeri maupun luar negeri, banyak yang dilelang, karena bunganya sangat tinggi.

Padahal, di AS, tingkat suku bunga untuk surat utang negaranya di bawah satu persen, sedangkan di Indonesia mencapai 10 persen, karena itulah, Surat Utang Negara (SUN) Indonesia itu banyak yang memburunya.

Ditanya kenapa pihak asing yang justru menguasai? Rizal mengatakan hal itu terjadi karena memang asing yang memiliki likuiditas. Kedua, lembaga-lembaga keuangan dalam negeri tidak mempunyai alokasi anggaran yang cukup untuk membeli SUN.

“Mereka (asing) itu lebih likuid,” ujar Rizal.

Jika dikaitkan dengan pidato Presiden SBY tentang ‘Nota Keuangan 2012′ di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2011) lalu, pendapat Kusfiardi di atas sepertinya tidak berlebihan. Pasalnya, pemerintah Indonesia masih tetap mengandalkan utang luar negeri untuk menstabilkan defisit keuangan. Termasuk untuk menutupi defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2012 yang diperkirakan akan mencapai Rp 125,6 triliun atau 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Defisit akan kita jaga dan kendalikan sampai pada tingkat Rp 125,6 triliun atau 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto. Angka ini mengalami penurunan sebesar Rp 25,2 triliun dari proyeksi defisit APBN-P 2011 sebesar Rp 150,8 triliun atau 2,1 persen terhadap PDB,” ungkap Presiden SBY dalam pidato tahunannya.

Menurut SBY, untuk menutupi defisit anggaran, pemerintah akan menggunakan sumber-sumber dana dari dalam dan luar negeri. “Sumber utama pembiayaan dalam negeri, tetap mengandalkan penerbitan Surat Berharga Negara atau SBN. Sedangkan dari luar negeri berasal dari pinjaman, baik untuk program maupun proyek,” kata SBY. Jadi, benarkah Sri Mulyani biang kerok hobi ngutang Indonesia?

■ Ishak H Pardosi
http://monitorindonesia.com/?p=46074

Kabinet SBY Budak Nafsu Kepentingan Washington?

Nasionalisme Presiden SBY dipertanyakan, menyusul bocoran baru situs Wikileaks yang menelanjangi siapa saja menteri di dalam kabinet SBY jilid II yang menjadi idaman pemerintah Amerika Serikat (AS). Namun, bocoran Wikileaks yang bersumber dari kawat diplomatik Kedubes AS di Jakarta itu sejatinya sudah menjadi rahasia umum.

HAL ini pulalah yang semakin memperkuat keyakinan politisi Golkar Bambang Soesatyo, kabinet 2009-2014 SBY tak lain adalah kabinet pesanan AS. Ibarat kata, kabinet yang saat ini memimpin pos kementerian merupakan boneka AS. Namun, Bamsoet, sapaan akrab Wakil Ketua Bendahara Umum Golkar, ini mempersilahkan SBY untuk membuktikan kabinet yang disusunnya bukan boneka Amerika Serikat. Hal itu bisa dilakukan dengan melakukan kerja dan program yang berpihak pada kepentingan nasional.

‎​”SBY harus buktikan KIB-II bukan alat AS. Militansi pemerintahan Presiden SBY dalam menjaga dan melindungi kepentingan nasional harus diperkuat, serta ditunjukkan dengan bukti nyata. Militansi dengan aksi nyata amat diperlukan guna mementahkan asumsi bahwa Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II merupakan alat bagi pemerintah AS,” kata Bamsoet di Jakarta, Kamis (25/8/2011).

Vokalis Golkar dalam Pansus Century ini menambahkan, tidak masalah jika pemerintahan SBY melalui menteri-menterinya membangun kerjasama yang erat dengan sejumlah negara termasuk AS. Akan tetapi, kerjasama itu mesti didasarkan pada kepentingan nasional.

“Sejauh ini, kemitraan RI-AS hanya baik dan mulus di mata pemerintah, tetapi tidak di mata rakyat. Rakyat justru melihat terjadi ketidakseimbangan, karena AS terus mendikte atau memaksakan kepentingannya,” papar anggota Komisi III DPR ini.

Agar tidak lagi hanya menguntungkan AS, Bamsoet lantas mendesak para menteri pembantu Presiden SBY agar lebih memperjuangkan kepentingan bangsa dalam menjalankan kerjasama dengan pihak asing. “Para menteri itu harus menolak jika AS hanya ingin menjadikan Indonesia sebagai pasar produk ekspor AS,” tandas dia.

Seperti diberitakan, Wikileaks kembali mengumbar dokumen rahasia milik Kedubes AS Jakarta. Jumlahnya ratusan, termasuk soal sejumlah menteri SBY yang menjadi sekutu AS.

Sebuah dokumen berkode referensi 09JAKARTA1773 yang dibuat pada 23 Oktober 2009, dibocorkan di situs Wikileaks. Monitor Indonesia memantau, Kamis (25/8/2011), situs resmi itu memuat dokumen dengan judul “Sekutu yang menjanjikan untuk kemitraan komprehensif dalam kabinet baru Indonesia.”

Duta Besar AS saat itu, Cameron Hume mengirimkan pesan ke Washington soal susunan Kabinet Indonesia Bersatu II. Dalam laporan itu, ada sederet menteri yang dinilai bisa menjadi sekutu yang potensial, terutama di bidang ekonomi, kesehatan, politik, dan hukum, serta hubungan luar negeri.

Untuk bidang ekonomi, Sri Mulyani Indrawati yang menduduki pos Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, dan Menteri Perindustrian MS Hidayat dinilai akan mendapat sambutan positif dari kalangan pebisnis. Sementara Menko Perekonomian Hatta Rajasa disebutkan sebagai sekutu kuat SBY walau dianggap tidak punya jejak rekam untuk reformasi ekonomi.

Sedangkan di sektor kesehatan, terpilihnya Dr Endang Rahayu Sedyaningsih sebagai Menteri Kesehatan disambut gembira oleh AS. “Ini adalah pertanda baik,” demikian tanggapan Kedubes AS. Endang diakui dekat dengan USAID (lembaga kerjasama kesehatan AS-Indonesia). Sementara Menteri Lingkungan Hidup Gusti M. Hatta juga disebut sebagai akademisi yang dihormati.
 
Selanjutnya, bidang politik, hukum, dan keamanan merupakan barang berharga yang sangat penting bagi AS. Tak heran, bila Kedubes AS menyebutkan tokoh kunci yang harus dipegang adalah Menko Polhukam Djoko Suyanto, alumni pelatihan di Nellis Air Force Base. Tak ketinggalan, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, yang dalam dokumen itu disebutkan, “..telah bekerja dengan kita dahulu untuk hal kontraterorisme, energi dan lainnya.”

Terakhir, menteri SBY yang paling penting di mata AS adalah Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Bahkan, Kedubes AS di Jakarta meminta agar Washington memberikan perlakuan khusus kepada Marty.

■ Ishak H Pardosi
http://monitorindonesia.com/?p=45925 

Banggar DPR Dibubarkan? Garong Uang Rakyat Makin Pesta Pora

Wacana pembubaran Badan Anggaran (Banggar) DPR karena dianggap sebagai sarang mafia anggaran, tidak sepenuhnya mendapat respon positif. Apabila Banggar ditiadakan, maka sama saja melupakan dosa-dosa yang pernah dilakukan para mafia sebelumnya.



NAMUN, yang lebih parah lagi, penghapusan Banggar DPR justru akan membuat permainan mafia anggaran semakin dahsyat. Lantas, model seperti apa yang mesti ditempuh untuk menekan aksi para ‘garong uang rakyat’ itu?

Ketua Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I), Tom Pasaribu mengakui agak sulit menemukan formula yang tepat bagaimana cara yang paling ampuh untuk mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tangan-tangan jahil.

“Kalau Banggar dibubarkan, itu tidak akan selesaikan masalah. Karena bukan hanya tahun ini saja hal itu terjadi, itu sudah berakar. Lalu, apakah mafia anggaran yang dulu-dulu lalu dilupakan begitu saja,” kata dia kepada Monitor Indonesia, Rabu (24/8/2011) malam.

Lebih parahnya lagi, lanjut Tom, apabila Banggar benar-benar dicoret, permainan para garong uang rakyat, baik di legislatif dan eksekutif akan semakin merajelala. Pasalnya, pengesahan APBN harus tetap melalui DPR, sehingga para pemainnya pun akan tetap sama. Ulah para garong itu pun akan makin awet, lantaran kasus sebelumnya tidak diproses hukum.

“Jika Banggar dibubarkan, maka akan terjadi permainan baru yang lebih jahat, karena kasus pertama saja tidak selesai. Karena kan pemainnya akan tetap sama. Selama ini kasusnya selalu begitu,” tukas dia.

Berdasarkan investigasi dan data yang dia miliki, permainan mafia anggaran terutama di DPR sudah sejak lama menggurita. Hal ini bisa terjadi karena pengesahan anggaran ada di tangan legislatif. Sehingga, mau tidak mau, pemerintah selaku eksekutif “terpaksa” juga ikut bermain.

“Di DPR dan DPRD seluruh Indonesia, model garongnya hampir sama. Anggaran itu kan kalau tidak disahkan di paripurna maka tidak bisa cair. Inilah peluang yang dimanfaatkan DPR. Itu sebabnya, oknum pemerintah terlibat juga. Misalkan, di daerah A perlu jembatan, padahal jembatan itu kalau dihitung biayanya tidak seimbang dengan pendapatan di daerah itu selama 50 tahun ke depan. Tetapi karena ada kongkalikong, anggaran untuk jembatan itu akhirnya bisa dicairkan,” kata Tom memberikan salah satu contoh praktik kotor calo anggaran.

Itu pula sebabnya, Tom tidak yakin dengan klaim pemerintah yang menyatakan APBN banyak dikuras untuk anggaran gaji PNS. Kalau mau jujur, lanjut dia, menguapnya APBN itu justru banyak terjadi pada saat pengesahan APBN itu sendiri. Sehingga, moratorium (penghentian sementara) penerimaan PNS merupakan akal-akalan pemerintah.

“Kebocoran APBN itu bisa sampai 50 persen per proyek. Karenanya dibuatlah pengalihan isu melalui moratorium PNS. Sebenarnya yang menguras itu adalah adanya praktik mafia di anggaran. Ini lagi-lagi menjadi korban adalah rakyat. Kebocoran itu sangat dahsyat, karena seharusnya parlemen adalah pengontrol justru ikut bermain,” kritik dia.

Puncaknya, praktik percaloan anggaran itu semakin tidak bisa terkontrol, lantaran lemahnya penegakan hukum di negeri. Kepolisian, Kejaksaan, bahkan KPK sekalipun tidak lagi bisa diandalkan. Buktinya, setiap kasus pelanggaran yang ditangani penegak hukum tidak pernah berbuah maksimal. Sedangkan KPK yang diharapkan sebagai benteng terakhir penegakan hukum malah terjebak dalam korupsi politik yang tidak kalah dahsyatnya.

“Yang justru kita pertanyakan adalah dimana peranan KPK dan aparat hukum lainnya? Karena selama ini sudah banyak masyarakat yang mengadu. Lantas, kepada penegak hukum mana kita percaya untuk membongkar mafia itu? KPK sendiri terjebak dalam korupsi politik saat ini,” papar Tom.

Meski demikian, harapan untuk membenahi Banggar tetap masih ada. Kuncinya, aparat penegak hukum terutama KPK harus benar-benar memiliki independen dan memiliki integritas yang kuat.

“Intinya, calon pimpinan KPK jangan ada yang berlatarbelakang polisi atau jaksa,” pungkas Tom Pasaribu.


■ Ishak H Pardosi
http://monitorindonesia.com/?p=45779
http://monitorindonesia.com/?p=45769
http://monitorindonesia.com/?p=45772
http://monitorindonesia.com/?p=45776
http://monitorindonesia.com/?p=45780

Mencari Empat Pimpinan KPK Bukan Mencari Angka

Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang memberlakukan ranking terhadap delapan calon pimpinan KPK mendapat kritik tajam. Sebab, dengan perankingan itu, seolah kandidat ranking lima hingga delapan hanya pelengkap.

DITAMBAHKAN, jika memang tidak bisa memilih 8 orang terbaik dari seleksi tersebut, jangan dipaksakan. “Pansel itu yang kemarin saya harapkan, memilih yang 8 itu. Tapi kalau nggak cukup, saya katakan, jangan dipaksakan 8. Artinya kalau tidak memenuhi kuota, jangan dimasukkan sebagai calon pimpinan, tetapi realitanya mereka memasukkan dengan nomor urut, dan nomor 5 sampai terakhir seolah-olah menjadi pelengkap, nah ini kan kurang baik,” papar Marzuki di Gedung DPR, Senin (22/8/2011).

Tugas pansel, kata Marzuki, mengirimkan nama calon pimpinan KPK sesuai kuota benar-benar memilih yang berkualitas, dan bukan asal memenuhi quota. “Minimal 8 orang itu kelasnya nggak beda-beda jauh. Itu harapannya, kalau kelasnya jauh yang dimasukkan agar memenuhi kuota, kalau terpilih, ya blunder kita,” katanya.

Dikatakannya, DPR bukan lembaga seleksi yang benar-benar mampu mendalami para calon dalam hal kompetensi, integritas, dan profesionalismenya.

“DPR ini memilih dengan banyak pertimbangan politis, kan mereka orang politik. Makanya saya harapkan yang menentukan ini pansel, memilih orang yang betul-betul orang tidak ada masalah. Dipilih siapapun, siapa yang terbaik,” katanya.

Untuk 8 nama yang sudah diumumkan oleh pansel itu, menurut Marzuki, berbahaya jika ternyata nanti yang dipilih DPR adalah yang sebenarnya mendapat penilaian setengah hati dari pansel.

“Delapan yang sekarang kelihatannya, ada yang berfungsi sebagai pelengkap. Nah ini berbahaya kalau sebagai pelengkap tapi yang diterima. Ini kan artinya  tidak sesuai harapan kita untuk memberikan pimpinan KPK yang credible, capable dan punya integritas,” tukasnya.

Namun demikian, menurut Marzuki, kalaupun nantinya ranking kedelapan yang terpilih menjadi pimpinan KPK, maka itu tetaplah sah.

“Ini tergantung Komisi III yang akan fit and proper test. Bagi saya siapapun yang sudah disodorkan oleh pansel adalah orang-orang pilihan. Saya tidak tahu nanti kalau ada orang yang dipaksakan untuk memenuhi kuota, nah ini yang kurang baik,” katanya.

Sementara Anggota Pansel, Rheinald Kasali mengatakan, ranking tersebut dibuat sebagai alat kontrol masyarakat. Menurut dia ranking ini mencari 4 orang bukan cari angka.

“Empat top itulah yang top yang diandalkan ini adalah alat kontrol buat masyarakat,” katanya.

Untuk itu, kata Rheinald, pansel berani merekomendasi empat nama teratas. “Kalau 5-8 bukan apa-apa karena ada kewajiban undang-undang harus ada 8. Silakan tafsirkan sendiri,” ujarnya.

■ Indra Maliara
http://monitorindonesia.com/?p=45615
http://monitorindonesia.com/?p=45603
http://monitorindonesia.com/?p=45608
http://monitorindonesia.com/?p=45611
http://monitorindonesia.com/?p=45615

Membaca Balasan Sepucuk Surat Cinta dari Teman Lama

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memegang dua periode mandat rakyat Indonesia, ternyata belum mampu mengatasi ulah nakal mantan anak buahnya sendiri. Ditandatangani langsung oleh SBY, surat berkop kepresidenan itu meluncur ke Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

TAK perlu waktu lama. Dalam hitungan hari saja, tersangka kasus suap Wisma Atlet M. Nazaruddin yang sebelumnya mengirimkan ‘surat cinta’ kepada SBY langsung mendapat tanggapan.

Isi surat balasan dari teman lama itu memang tidak sepadan dengan permintaan Nazaruddin. Barter politik yang ditawarkan Nazaruddin ditolak mentah-mentah oleh SBY. Sedangkan soal perlindungan anak dan istri mantan kasir Demokrat itu, SBY mempercayakan semuanya kepada aparat penegak hukum.

Namun, kendati surat balasan itu seperti bertepuk sebelah tangan, banyak kalangan tetap menyesalkan tindakan Presiden SBY. Selain menilai orang nomor wahid di negeri ini mau saja tertipu aksi Nazaruddin, perbuatan SBY membalas surat dari seorang tersangka korupsi telah melukai nurani rakyat yang mesti diprioritaskan.

“Nazaruddin atau atas saran pengacaranya memang cerdik sekali memainkan opini dengan mengirim surat kepada presiden. Ternyata, presiden terpancing,” papar Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/8).

Tjahjo menyindir, ada kemajuan dalam sistem birokrasi kepresidenan lantaran cepat merespon surat Nazaruddin. “Semoga semua surat dari rakyat Indonesia juga bisa cepat direspon oleh Presiden. Sebab, sebagai warga negara, hak semua rakyat Indonesia sama dengan Nazaruddin,” ujarnya.

Itu pula sebabnya, Tjahjo menyarankan agar surat dari nasabah korban Bank Century dan surat masyarakat korban lumpur Lapindo seharusnya mendapat respon cepat dari presiden.

Di tempat terpisah, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Alvin Lie bahkan meminta agar SBY menjelaskan kepada publik Indonesia, berapa banyak surat dari rakyat biasa yang pernah mendapat balasan langsung.

“Sebab, setahu saya, SBY tidak pernah membalas surat. Kalaupun ada yang dibalas, itu dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet atau staf presiden dan tidak ditandatangani oleh SBY secara pribadi,” kritik dia.

Biasanya, lanjut Alvin, kalaupun surat rakyat jelata dibalas, itu harus melalui proses yang cukup lama. Bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. “Pertanyaan berikutnya, kenapa surat Nazaruddin dibalas sedemikian cepat dan langsung oleh SBY? Apakah ada prioritas untuk koruptor besar atau prioritas bagi sohibnya,” kritik Alvin lagi.

Pengamat politik Charta Politika, Yunarto Wijaya juga menilai surat balasan SBY kepada Nazaruddin kurang tepat. Pasalnya, sebagai seorang pemimpin negara, SBY tidak perlu membalas surat itu secara personal, karena bisa menimbulkan spekulasi.

“Membalas surat menunjukkan bahwa Presiden peduli secara personal, bukan dalam kapasitasnya sebagai pemimpin negara yang tidak memiliki kewenangan apa pun dalam penyelidikan,” ujar Yunarto kepada wartawan, Minggu (21/8/2011) malam.

Dikatakan Yunarto, SBY bahkan tidak memiliki kewenangan membalas surat yang dinilainya berbau drama itu. Sebab dari sisi tata negara, lanjut dia, surat Nazaruddin jelas salah alamat. “Surat ini dikirim saat KPK sedang melakukan penyidikan, sehingga tanggapan yang datang pun nantinya akan dipandang sebagai intervensi,” katanya.

Apalagi, hitung-hitungan publik yang awalnya menilai SBY tidak akan menanggapi surat Nazaruddin menjadi berubah. Pasalnya, upaya pencitraan netral yang diperankan SBY menjadi bumerang, karena malah membenarkan spekulasi yang telanjur beredar di masyarakat.

Menurut dia, ada dua kesalahan komunikasi politik di sini. Pertama, mungkin ada miskoordinasi atau ada kapabilitas yang rendah di pemerintahan SBY. “Yang kedua, bukan tidak mungkin ini merupakan bentuk perhatian SBY yang terlalu personal, entah karena tersinggung atau karena sebab lainnya,” tukas Yunarto.

■ Ishak H Pardosi
http://monitorindonesia.com/?p=45370
http://monitorindonesia.com/?p=45442
http://monitorindonesia.com/?p=45445
http://monitorindonesia.com/?p=45450
http://monitorindonesia.com/?p=45457

Menelusuri Jejak Pelarian Dua Sejoli di Madrid

Istri bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni, resmi menjadi buron Interpol. Namun sebelumnya, Neneng dengan setia mendampingi sang suami dalam pelarian sejak dari Jakarta sampai Dominika.


SUMBER-sumber dari imigrasi dan kepolisian mengungkapkan, Nazaruddin dan rombongan meninggalkan Jakarta menuju Singapura pada Senin (23/5/2011). Dari Singapura, mereka ke Vietnam pada Senin (20/6/2011). Hari Minggu (26/6/2011), mereka terbang ke Malaysia. Dari sana, mereka terbang ke Kamboja, lalu ke Madrid, Spanyol. Dari sana, mereka terbang ke Dominika dan mendarat di Bandara Melville.

Nazaruddin kabur ke Singapura sehari sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan dia sebagai tersangka. Saat ke Singapura, dia menggunakan paspor atas namanya, P887282, tetapi saat mendarat di Bandara Melville, ia menggunakan paspor bernomor S068580 atas nama Syarifuddin, kelahiran 1 November 1983.

Neneng menggunakan paspor atas namanya sendiri. Perempuan kelahiran 15 Februari 1982 ini memiliki paspor bernomor W190264. Dalam penyelidikan terungkap, selama pelariannya yang mewah ke luar negeri, Nazarudin dan rombongan mendapat biaya melimpah dari seorang pria yang menggunakan paspor bernomor E02071430.

Selasa (19/7/2011) sore, nama Neneng Sri Wahyuni muncul di Dominika. Neneng dan Nazaruddin bersama dua orang lainnya terbang dari Malaysia ke Dominika menggunakan pesawat carteran dengan registrasi USA N12M. Mereka mendarat di Bandara Melville, Senin (18/7/2011) pukul 10.25.

“Mereka menginap sehari di Hotel Fort Young, Victoria Street, Roseau Commonwealth, Dominika,” kata sumber tersebut. Nazaruddin dan Neneng diduga tidur di kamar 513 hotel tersebut. Selain menyewa kamar 513, mereka juga menyewa kamar 506, 515, dan 526. Mereka kemudian pindah ke Rosalie Bay Nature Resort masih di Dominika. Nazaruddin dan istri diduga tidur di kamar 504.  Sementara tiga kamar lain yang disewa adalah kamar 401, 402, dan 503.

Hari Jumat (22/7/2011), Nazaruddin, Neneng, dan dua orang lainnya terbang ke Bogota, Kolombia, dengan pesawat carteran bernomor registrasi N 267 BB. Saat Interpol Bogota menangkap Nazaruddin di Cartagena pada Minggu (7/8/2011), sosok Neneng, tersangka korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Suraya (PLTS) di Kemenakertrans itupun menghilang.

■ Indra Maliara
http://monitorindonesia.com/?p=45239
http://monitorindonesia.com/?p=45241
http://monitorindonesia.com/?p=45243
http://monitorindonesia.com/?p=45236
http://monitorindonesia.com/?p=45233

Mengungkap Tabir Koalisi Anas-Andi di Pintu Istana

Ada yang aneh dalam kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK) yang lagi-lagi melibatkan kader Partai Demokrat (PD) Andi Nurpati. Pasalnya, Mabes Polri baru menetapkan dua tersangka dalam kasus itu yakni mantan Panitera MK Masyhuri Hasan dan Juru Panggil MK Zaenal Arifin Hoesin. Padahal dua aktor utama dalam kasus ini belum juga terungkap. Dalam kasus yang terjadi pada Pemilihan legislatif 2009 lalu itu, Andi Nurpati dan Dewi Yasin Limpo dianggap pihak yang paling berperan dalam kasus itu.

“SEBENARNYA kan Pak Zaenal itu hanya korban. Yang paling banyak disebut perannya kan Andi Nurpati dengan Dewi Yasin Limpo, peran-peran mereka sudah banyak disebut di DPR. Harusnya mereka-lah,” ujar pengacara Zaenal, Andi M Asrun kepada wartawan, Sabtu (20/8/2011).

Seperti diketahui, sebelum menjabat sebagai Ketua DPP PD, Andi Nurpati adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2009. Pada zamannya, Andi ditengarai membuat surat palsu MK yang kemudian dikirimkan ke KPU untuk menetapkan Dewi Yasin Limpo sebagai anggota DPR dari Hanura.

Dewi merupakan pihak yang diuntungkan dengan surat palsu tersebut. Saat itu, dia ditetapkan sebagai anggota DPR RI berdasarkan surat keputusan KPU. Namun langkah adik Gubernur Sulawesi Selatan itu melaju ke Senayan terganjal karena kemudian MK menyatakan surat tersebut palsu. Jatah kursi Dewi yang sesuai hukum adalah DPR asal Gerindra. Kesal tak jadi anggota Dewan, Dewi pun melaporkan MK ke polisi. Merasa tidak bersalah, Ketua MK Mahfud MD juga melaporkan kasus itu ke Mabes Polri, Pebruari 2010 lalu.

Pertanyaannya, siapakah aktor intelektual pembuatan surat palsu itu? Sebelumnya, berdasarkan penelusuran Panja Mafia Pemilu, keterlibatan Andi Nurpati dan Dewi ada dalam praktek kotor itu. Mantan hakim MK Arsyad Sanusi juga disinyalir ikut terlibat dalam kasus tersebut. Namun, ketiganya sampai saat ini masih diperiksa sebagai saksi.

“Jadi lucu kalau Zaenal yang melapor dia yang jadi tersangka. Kita ikuti saja dulu nanti kita adu argumen seperti apa. Siapa sebenarnya aktor utamanya? Zaenal kan dikenakan turut serta pasal 55 KUHP. Lalu siapa aktor utamanya? Itu dulu harusnya yang dikejar penyidik,” tambah Asrun mempertanyakan kinerja polisi.

Tersangka Zaenal Arifin Hoesin diduga ikut serta memalsukan surat Mahkamah Konstitusi (MK). Zaenal dijerat pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun.  “Dia kan mengetahui ada itu. Kita duga dia ikut memalsukan surat. Pasal yang dikenakan pasal pemalsuan 263 KUHP,” kata Kabagpenum Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar, Sabtu (20/8/2011).

Skandal surat palsu MK yang menyeret Andi Nurpati bukanlah yang pertama. Ketua Umum PD Anas Urbaningrum yang juga mantan anggota KPU pada 2004 pernah terseret dalam pusaran korupsi pengadaan alat Teknologi Informasi KPU. Namun, penyelidikan KPK tentang kasus ini seolah mengambang.

Iwan Piliang, jurnalis independen yang berhasil mewawancarai Nazaruddin beberapa waktu lalu, tak menampik dugaan tersebut. “Dan saat ini kenapa Anas juga belum di proses, ini karena dia punya senjata soal kasus IT KPU, dan ini tentunya menjadi nilai tawar kepada pemerintahan sekarang,” sesal dia.

Jika disimpulkan sederhana, koalisi Anas dan Andi saat ini sama-sama memegang kartu truf yang bisa saja menggemparkan Republik. Korupsi IT KPU 2004 dan dugaan kecurangan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2009 bukanlah perkara sederhana. Dua kasus ini, jika dibongkar seterang-terangnya, sangat mungkin akan berdampak sistemik. Mari kita tunggu.

■ Ishak H Pardosi
http://monitorindonesia.com/?p=45132
http://monitorindonesia.com/?p=45140
http://monitorindonesia.com/?p=45145
http://monitorindonesia.com/?p=45150
http://monitorindonesia.com/?p=45155

Surat Cinta Nazar Buat Presiden

Selain melakukan jurus bungkam, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, juga melontarkan jurus melontarkan surat. Tak tanggung-tanggung, Nazaruddin berkirim surat ke orang nomor satu negeri ini, Presiden SBY.


SURAT dikirimkan pada Kamis (18/8/2011) kemarin, melalui tim kuasa hukumnya yang dipimpin oleh OC Kaligis. Dalam surat tertanggal 18 Agustus 2011 dan ditandatangani langsung oleh dirinya, tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games meminta kepada Presiden SBY menjamin ketenangan batin anak dan istrinya.

“Saya minta sama Pak SBY, jangan ganggu anak istri saya. Saya nggak akan ngomong apa-apa, saya lupa semuanya, saya nggak tahu apa-apa,” kata Nazaruddin, seusai menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, Kamis (18/8/2011).

Berikut isi surat Nazaruddin untuk Yudhoyono yang diperlihatkan tim kuasa hukumnya kepada para wartawan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seusai menjalani pemeriksaan:

Jakarta, 18 Agustus 2011

Bapak Susilo Bambang Yudhoyono

Presiden Republik Indonesia Di Tempat

Bapak Presiden yang saya hormati,Saya mohon kepada Bapak agar segera memberikan hukuman penjara kepada saya tanpa perlu lagi mengikuti proses persidangan untuk membela hak-hak bagi saya.

Saya rela dihukum penjara bertahun-tahun asalkan Bapak dapat berjanji Bapak akan memberikan ketenangan lahir dan batin bagi keluarga saya, khususnya bagi istri dan anak-anak saya.

Perlu saya jelaskan bahwa istri saya adalah benar-benar seorang ibu rumah tangga yang sama sekali tidak mengetahui apapun yang berhubungan dengan kepartaian.

Saya juga berjanji saya tidak akan menceritakan apapun yang dapat merusak citra Partai Demokrat serta KPK, demi kelangsungan bangsa ini.

Demikian surat ini mohon bantuan dan perhatian Bapak Presiden.

Hormat saya,

Muhammad Nazaruddin

■ Indra Maliara
http://monitorindonesia.com/?p=44989 
http://monitorindonesia.com/?p=44991 
http://monitorindonesia.com/?p=44993 
http://monitorindonesia.com/?p=44995 
http://monitorindonesia.com/?p=44997 

Barter Politik Partai Biru dalam Surat dari Kelapa Dua

Jalan pintas ‘perdamaian’ yang ditempuh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin dengan Presiden SBY semakin menambah deretan tanda tanya di benak publik. Betapa tidak, Nazaruddin menyatakan siap bungkam selama menjalani proses hukum di KPK. Spekulasi pun muncul, apakah Nazaruddin selama ini hanya mengumbar janji-janji palsu? Atau bisa jadi, Nazaruddin memang berada di bawah tekanan dari pihak tertentu.

“TERBUKTI Nazaruddin tidak punya itikad baik terhadap kasus ini, ini semakin menguatkan kita, justru membuat kita jangan-jangan apa yang disampaikan sebelumnya hanya omong kosong saja dan memang Nazaruddin sendiri tidak berkeinginan untuk membuka kasus ini,” ujar peneliti ICW, Febridiansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/8/2011).

Meski begitu, sambung Febri, KPK tidak boleh bergantung pada pernyataan Nazaruddin. Akan tetapi, KPK harus mencari bukti lain yang bisa menjerat aktor lain yang berperan dalam kasus Nazaruddin.

“Jadi omongan ini silakan saja dia mau lupa, mau amnesia, tidak mau bicara. Tapi kita harus hati-hati jangan sampai ini menjadi skenario menempatkan Nazaruddin sebagai orang yang tertindas, sehingga orang-orang akan bersimpati, tidak sama sekali,” jelasnya.

Febri menduga, surat yang tiba-tiba dikirimkan Nazaruddin kepada SBY bisa jadi adalah sebuah merupakan manuver. Setidaknya, ada tiga alasan kenapa Nazaruddin akhirnya menyurati Presiden SBY.

“Pertama, tuduhannya selama ini tidak benar alias omong kosong saja. Kedua, dia tidak punya itikad untuk membongkar semua kasusnya. Ketiga, kemungkinan banyaknya kepentingan yang sedang mengepung Nazaruddin, kenapa saya bilang banyak kepentingan, karena kasusnya bisa kemana-mana. Ada mafia anggaran, partai politik, ada kekuatan yang sangat besar, jadi kalau ada tekanan, berasal dari aktor yang sulit diungkap dalam kasus ini,” ungkap dia.

Dari tiga alasan itu, alasan mana yang paling besar kemungkinannya? “Ketiganya punya porsi yang sama, karena kalau Nazaruddin berniat membuka, buka dong, jangan banyak alasan, jangan banyak wacana. Apa lagi kalau minta dipindahkan kesini-kesana, kalau mau bongkar bongkar saja, kalau punya bukti, buka buktinya jangan membuat kebingungan di publik,” tegasnya.

Sementara itu, Wasekjen DPP PD, Ramadhan Pohan berpandangan, aksi tutup mulut Nazaruddin bisa saja karena politisi muda itu saat ini sedang galau. Nazaruddin diduga galau menghadapi 35 kasus yang siap didakwakan sekaligus galau menghadapi manuver pengacaranya OC Kaligis.

“Nazar ini galau. Ada 35 kasus siap didakwakan, jika satu kasus diganjar maksimal, dia bisa kena 50 tahun penjara,” kata Wasekjen DPP PD, Ramadhan Pohan, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/8/2011).

Ramadhan menilai janji untuk bungkam itu sesuatu yang aneh. Pasalnya, selama dia dalam pelarian, Nazaruddin yang kini mendekam di Rumah Tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok Jawa Barat ini justru terhitung aktif melansir pernyataan mengenai kasus suap Wisma Atlet SEA Games termasuk tudingan keterlibatan sejumlah elit Demokrat.

Anehnya, setelah didampingi OC Kaligis sebagai pengacara, Nazaruddin jadi berbalik total. Kalau memang janji untuk bungkam itu merupakan saran dari OC Kaligis, wajar saja bila kemudian Nazaruddin jadi galau. “Nazar bingung menghadapi pengacaranya sendiri, apa benar mau diselamatkan? Pendampingan yang aneh,” ujar anggota Komisi I DPR itu.

“Yang jelas hukum harus ditegakkan. Ikuti saja proses hukum. Jangan mencla-mencle. Dari awal penegakan hukum harus jalan berjalan secara netral secara obyektif dan akuntabel. Rasanya salah alamat kalau kirim surat mau pasang badan disampaikan ke SBY. Kita serahkan ke proses hukum, yang salah ya dihukum, yang tidak salah jangan disalah-salahkan,” tukas Ramadhan.

Inilah Surat Nazaruddin untuk Yth Presiden SBY:

Bapak Presiden yang saya hormati, saya mohon kepada Bapak agar segera memberikan hukuman penjara kepada saya tanpa perlu lagi mengikuti proses persidangan untuk membela hak-hak saya. Bagi saya, saya rela dihukum penjara bertahun-tahun asalkan Bapak dapat berjanji Bapak akan memberikan ketenangan lahir dan batin bagi keluarga saya, khususnya bagi istri dan anak-anak saya.

Perlu saya jelaskan bahwa istri saya adalah benar-benar seorang ibu rumah tangga yang sama sekali tidak mengetahui apa pun yang berhubungan dengan kepartaian. Saya juga berjanji, saya tidak akan menceritakan apa pun yang dapat merusak citra Partai Demokrat serta KPK demi kelangsungan bangsa ini.

Demikian surat ini, mohon bantuan dan perhatian Bapak Presiden.

Hormat saya,
Muhammad Nazaruddin

■ Ishak H Pardosi
http://monitorindonesia.com/?p=44867
http://monitorindonesia.com/?p=44863
http://monitorindonesia.com/?p=44865
http://monitorindonesia.com/?p=44870
http://monitorindonesia.com/?p=44872

Suka Cita di Balik Jeruji Penjara

Terkait soal pemberian remisi kepada narapidana di setiap hari kemerdekaan dan hari besar adalah hak narapidana. Masyarakat harus memahami bahwa remisi bukan semacam hadiah untuk memanjakan para tahanan.


MENURUTNYA, jumlah tahanan dari tahun ketahun semakin meningkat, untuk itu pemberian remisi salah satu cara pengurangan tahanan.

“Memberikan perlakuan manusiawi kepada pelanggar hukum merupakan suatu kewajiban negara. Kami secara konstan berdasarkan sistem yang ada, tetap berikan remisi agar semua napi kedepan punya harapan untuk hidup,” kata Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar dalam sambutan pemberian remisi dalam rangka HUT ke-66 RI, di LP Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (17/8/2011).

Remisi ini memang banyak diberikan kepada tahanan dalam sejumlah kesempatan. Hari ini ribuan tahanan menerima remisi sebagai penghormatan perayaan hari kemerdekaan yang ke-66 Republik Indonesia.

“Dalam falsafah pemasyarakatan, pemberian remisi bagi narapidana adalah upaya untuk sesegera mungkin mengintegrasikan napi dalam kehidupan masyarakat secara sehat. Sehingga mereka dapat segera melanjutkan kehidupannya secara normal dan mampu mengemban tanggung jawab yang ada di pundak masing-masing,” katanya.

Pemberian remisi, kata Patrialis adalah agar napi bisa mampu menjaga integralitas hidupnya. Ia berharap masyarakat tidak salah tafsir dan memprotes pemberian remisi yang tentu sudah dipertimbangkan matang oleh pemerintah.

“Pemberian remisi juga sebagai upaya menghilangkan dampak buruk pemenjaraan. Pemberian remisi janganlah diartikan sebagai upaya untuk memanjakan narapidana, tapi mari kita pahami secara mendalam dari sisi rasa kemanusiaan. Pada dasarnya pemberian remisi merupakan wujud kepedulian menjaga agar narapidana tetap menjadi manusia seutuhnya,” jelasnya.

Dalam penilaiannya, jika tidak ada narapidana yang diberikan remisi, maka akan terjadi keributan di semua lapas. Itu juga bentuk perhatian supaya mereka bisa kembali menjadi manusia yang sejati. Lagi pula, kata Patrialis, mereka sudah diberikan hukuman oleh hakim. Dan pemerintah tidak pantas untuk menambah hukuman.

Sementara Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan, Untung Sugiono menambahkan, syarat pemberian remisi bagi napi apabila memenuhi beberapa syarat, yakni berkelakuan baik, dan sudah menjalani 6 bulan.

“Kalau napi terorisme, napi narkotika, napi korupsi dan napi transnasional diberikan remisi apabila telah memenuhi persyaratan berkelakuan baik dan menjalani 1/3 masa tahanan,” kata Untung.

■ Indra Maliara
http://monitorindonesia.com/?p=44703
http://monitorindonesia.com/?p=44700
http://monitorindonesia.com/?p=44705
http://monitorindonesia.com/?p=44707
http://monitorindonesia.com/?p=44709